Vaksinasi Booster Kedua Butuh Cara Tak Biasa
Rabu, 03 Agustus 2022 - 14:36 WIB
Pada momen mudik Lebaran April-Mei lalu, pemerintah berupaya meningkatkan angka capaian lewat kewajiban booster bagi yang ingin ke kampung halaman. Namun, persentasenya tetap tak seberapa. Banyak warga yang nekat pulang kampung tanpa harus melalui booster.
Bahkan yang memprihatinkan, data-data vaksinasi booster selama ini banyak diragukan. Ini terjadi karena ada sejumlah orang yang sengaja membayar dengan tarif tertentu kepada oknum aparat negara agar bisa mendapat sertifikat vaksin booster. Padahal mereka sama sekali tidak disuntik booster.
Pengalaman buruk dari vaksinasi booster tahap pertama ini harus dijadikan pelajaran berharga khususnya bagi pemerintah. Jangan sampai vaksinasi booster hanya proyek mercusuar yang haikikatnya jauh menyentuh inti persoalan. Mafhum kiranya, di balik program vaksinasi booster ini ada pihak-pihak yang secara ekonomis lebih diuntungkan. Namun jangan sampai kepentingan ekonomi kelompok tertentu ini mengalahkan kemanfaatan yang lebih mendasar dan luas. Keselamatan jiwa rakyat harus di atas segalanya.
Kita melihat pada program booster kedua ini, pemerintah belum menampakkan strateginya yang lebih taktis. Semestinya, simultan dengan tahap awal sasaran yakni para dokter dan tenaga kesehatan saat ini, pemerintah menggencarkan program booster. Harapannya, ketika pada gilirannya program ini menyasar masyarakat umum, maka tidak ada banyak kendala di lapangan lagi.
Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menguatkan strategi dalam menyuksesakn vaksinasi booster kedua ini. Pertama, membuat dasar hukum atau regulasi yang lebih kuat dan mengikat erat. Regulasi ini harus benar-benar disesuaikan dengan situasi di lapangan. Ini penting karena selama 2,5 tahun terakhir ini, bangsa ini seolah rajin menerbitkan peraturan namun tak mempan di lapangan. Regulasi itu juga harus diikuti dengan sanksi yang tegas dan proporsional.
Bahkan yang memprihatinkan, data-data vaksinasi booster selama ini banyak diragukan. Ini terjadi karena ada sejumlah orang yang sengaja membayar dengan tarif tertentu kepada oknum aparat negara agar bisa mendapat sertifikat vaksin booster. Padahal mereka sama sekali tidak disuntik booster.
Pengalaman buruk dari vaksinasi booster tahap pertama ini harus dijadikan pelajaran berharga khususnya bagi pemerintah. Jangan sampai vaksinasi booster hanya proyek mercusuar yang haikikatnya jauh menyentuh inti persoalan. Mafhum kiranya, di balik program vaksinasi booster ini ada pihak-pihak yang secara ekonomis lebih diuntungkan. Namun jangan sampai kepentingan ekonomi kelompok tertentu ini mengalahkan kemanfaatan yang lebih mendasar dan luas. Keselamatan jiwa rakyat harus di atas segalanya.
Kita melihat pada program booster kedua ini, pemerintah belum menampakkan strateginya yang lebih taktis. Semestinya, simultan dengan tahap awal sasaran yakni para dokter dan tenaga kesehatan saat ini, pemerintah menggencarkan program booster. Harapannya, ketika pada gilirannya program ini menyasar masyarakat umum, maka tidak ada banyak kendala di lapangan lagi.
Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menguatkan strategi dalam menyuksesakn vaksinasi booster kedua ini. Pertama, membuat dasar hukum atau regulasi yang lebih kuat dan mengikat erat. Regulasi ini harus benar-benar disesuaikan dengan situasi di lapangan. Ini penting karena selama 2,5 tahun terakhir ini, bangsa ini seolah rajin menerbitkan peraturan namun tak mempan di lapangan. Regulasi itu juga harus diikuti dengan sanksi yang tegas dan proporsional.
Lihat Juga :