Aktivis HAM Minta Kasus Kematian Brigadir J Ditangani Transparan dan Akuntabel
Senin, 01 Agustus 2022 - 22:44 WIB
Aktivis HAM dan Direktur Centra Initiative Muhammad Hafiz. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kasus kematian Brigadir Joshua memunculkan berbagai pertanyaan besar di publik, mengingat peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas seorang perwira tinggi Polri. Sejumlah spekulasi terkait kasus tersebut berkembang di publik.Hal ini tentunya harus dijawab oleh tim gabungan Mabes Polri yang saat ini masih melangsungkan proses pengusutan.
”Kami memandang bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan oleh tim gabungan Mabes Polri dalam upaya pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua,” ujar Aktivis HAM dan Direktur Centra Initiative Muhammad Hafizdalam siaran persnya, Senin (1/8/2022).
”Dalam konteks itu, adalah penting bagi tim gabungan Polri untuk secara serius mengungkap fakta-fakta hukum secara objektif dan terang benderang sehingga masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban, dapat mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya,” sambungnya.
Menurut dia, keseriusan dan kesungguhan Polri dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus ini menjadi penting, tidak hanya bagi korban tetapi bagi Polri. Kasus tersebut semestinya juga dipandang sebagai momentum untuk dijalankannya kembali proses reformasi kepolisian.
Kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas petinggi Polri menunjukkan reformasi Polri jauh untuk dikatakan telah selesai dan tuntas, lebih khususnya lagi dalam pengarusutamaan nilai dan standar hak asasi manusia kepada internal anggota kepolisian.
Reformasi kepolisian juga harus meliputi reformasi di level instrumental dan juga reformasi kultural. Reformasi kepolisian harus dapat menempatkan institusi kepolisian untuk dapat bekerja dalam koridor prinsip negara hukum yang menghormati prinsip due process of law.
Penghormatan atas hak asasi manusia dalam menangani masalah hukum yang terjadi penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi praktik kekerasan yang berlebihan. Reformasi kepolisian juga menuntut agar kepolisian dapat bekerja secara profesional, akuntabel dan transparan.
”Kami memandang bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan oleh tim gabungan Mabes Polri dalam upaya pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua,” ujar Aktivis HAM dan Direktur Centra Initiative Muhammad Hafizdalam siaran persnya, Senin (1/8/2022).
Baca Juga
”Dalam konteks itu, adalah penting bagi tim gabungan Polri untuk secara serius mengungkap fakta-fakta hukum secara objektif dan terang benderang sehingga masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban, dapat mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya,” sambungnya.
Menurut dia, keseriusan dan kesungguhan Polri dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus ini menjadi penting, tidak hanya bagi korban tetapi bagi Polri. Kasus tersebut semestinya juga dipandang sebagai momentum untuk dijalankannya kembali proses reformasi kepolisian.
Kasus kematian Brigadir Joshua di rumah dinas petinggi Polri menunjukkan reformasi Polri jauh untuk dikatakan telah selesai dan tuntas, lebih khususnya lagi dalam pengarusutamaan nilai dan standar hak asasi manusia kepada internal anggota kepolisian.
Reformasi kepolisian juga harus meliputi reformasi di level instrumental dan juga reformasi kultural. Reformasi kepolisian harus dapat menempatkan institusi kepolisian untuk dapat bekerja dalam koridor prinsip negara hukum yang menghormati prinsip due process of law.
Penghormatan atas hak asasi manusia dalam menangani masalah hukum yang terjadi penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi praktik kekerasan yang berlebihan. Reformasi kepolisian juga menuntut agar kepolisian dapat bekerja secara profesional, akuntabel dan transparan.
tulis komentar anda