Kemiskinan Telah di Depan Mata, Percepat Pencairan Bansos

Namun, kata politikus PKB ini, dampak dari virus ini bahwa ada tambahan masyarakat yang terdampak yakni masyarakat miskin baru di luar DTKS, maka perlu disiapkan sekitar 6,7 juta keluarga. Terkait hal ini, Komisi VIII pun sudah mengingatkan agar dilakukan pendataan secara cermat termasuk melibatkan kepala desa yang langsung berhadapan di masyarakat. Sayangnya, kasus salah sasaran penerima terus mencuat, di antaranya yang tambahan 20 ribu di Jakarta. ”Ada PNS, ada orang kaya menerimanya," katanya.

Pihaknya juga menagih janji pemerintah bahwa pada April ini BLT nonreguler sudah semua akan cair. Namun faktanya hingga saat ini belum jelas. Dia mendesak agar bantuan itu segera cair, apalagi di zona-zona merah dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau isolasi yang membuat orang semakin terpuruk sehingga bantuan nontunai itu sangat diharapkan.

Marwan mengatakan, percepatan bantuan sangat diharapkan masyarakat. Namun di satu sisi, prinsip kehati-hatia juga jangan sampai diabaikan. Pihaknya juga menyarankan masyarakat yang terdampak, misalnya pekerja yang di-PHK atau para guru ngaji yang kini tidak lagi mendapatkan insentif karena kegiatannya libur untuk melaporkan ke kelurahan sehingga bisa dimasukkan sebagai data penerima bantuan.

Untuk membantu pengawasan pendistribusian bansos, kalangan DPR juga mengajak kerja sama media massa dalam menyerap aduan masyarakat. “DPR juga meminta agar pemerintah tidak kaku terkait dengan data penerima bansos dan terus memperbaharuinya,” terang Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.

PSBB Segera Berakhir, Bansos Belum Cair

Sinyalemen Marwan terkait lambannya bantuan di zona-zona merah antara lain terjadi di Kota Bogor. Bantuan yang bersumber dari Pemkot Bogor ini akan disalurkan hari ini. Sementara penerapan PSBB akan berakhir dua hari lagi atau Rabu (29/4). "Sumber yang dari Pemprov sudah mulai dari tanggal 15 April lalu (awal PSBB), tapi sempat tertahan karena ada data yang salah input namun sudah direvisi. Mudah-mudahan penyaluran terus dilaksanakan sesuai dengan target," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, kemarin.

Pencairan bansos akan dilakukan bertahap dimulai hari ini dan proses penyalurannya dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia ke penerima langsung berbasis nama dan alamat (by name by address). "Sehingga tidak ada campur tangan aparat di bawah," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Dedie, nantinya aparat di wilayah akan dibekali list (daftar) nama penerima dari lima sumber bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemkot Bogor. Bagi penerima akan ditandai dengan stiker jenis sumber bantuan, sehingga apabila ada penerima yang menerima bantuan berkali kali atau tidak tepat sasaran dapat diketahui warga lain.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengakui bansos tidak bisa sangat cepat karena diberikan bertahap. Mensos menerangkan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga rentan dengan cara transfer bagi pemilik rekening di bank milik negara atau himpunan bank Negara (Himbara). "Untuk yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, maka penyaluran ke masyarakat diberikan melalui PT Pos," kata dia saat pembagian bantuan di Kantor Pos Curug, Kabupaten Tangerang, Sabtu (25/4).

Dia mengungkapkan, bantuan sosial tunai (BST) disalurkan kepada sembilan juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp600.000 per bulan. Pemberian bantuan dilakukan selama tiga bulan, BST diberikan di seluruh Indonesia, kecuali wilayah Jabodetabek. Di Jabodetabek, pemerintah telah memberikan bantuan sembako. (Abdul Rochim/Kiswondari/Haryudi)