DPR Ingatkan BPOM Tak Buat Kebijakan Kontraproduktif dengan Komitmen Pemerintah

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) untuk tidak membuat kebijakan yang kontraproduktif dengan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan. Hal tersebut menyusul rencana BPOM menerbitkan aturan pelabelan risiko Bisfenol A (BPA) pada produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK).

Dalam rancangan peraturan itu, disebut-sebut akan mewajibkan pelabelan BPA pada AMDK galon guna ulang berbahan polikarbonat (PC). Implikasinya masyarakat akan beralih ke galon sekali pakai dan menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan. "Selama itu menimbulkan sampah plastik yang lebih banyak, maka pasti ini merupakan kebijakan yang tidak baik," ujar Ono, Sabtu (23/7/2022).

Politikus PDIP ini menilai rencana pelabelan risiko mengandung BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat bertentangan dengan kebijakan atau program pemerintah. Pasalnya, sejak awal pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mengurangi dampak sampah plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.



"Itu sangat bertentangan dengan kebijakan atau program pemerintah untuk mengurangi pemakaian plastik, karena berpotensi merusak lingkungan," tutur Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.



Ono menilai, sampah plastik termasuk galon sekali pakai, merupakan sampah yang bahannya sangat sulit terurai. Apalagi jika penanganannya tidak maksimal. Hal ini, sudah dipastikan bakal menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan.



Legislator dari Dapil Jabar VIII ini menambahkan, di saat banyak negara sedang bermasalah dengan pangan dan energi, seyogyanya industri juga menerapkan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle) yang efektif dan efisien sehingga ada komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar bukan sebaliknya.

"Pemerintah harus konsisten terhadap program yang sudah sangat baik dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Janganlah membuat kebijakan yang saling bertentangan," katanya.