KPK Ingatkan Penyelenggara Pemilu 2024 soal Biaya Calon: Tak Ada yang Gratis
Kamis, 21 Juli 2022 - 10:30 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan penyelenggara Pemilu 2024 mengenai money politics. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengingatkan penyelenggara pemilu mengenai upaya pencegahan money politics. Praktik ini menyebabkan biaya politik tinggi yang berakibat pada proses pencalonan.
Banyak calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif menggandeng pengusaha sebagai sponsor untuk memuluskan jalannya.
"Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).
Alex mengatakan para sponsor alias pemodal dari para calon eksekutif dan legislatif yakni pengusaha ataupun kontraktor yang sudah terbilang mapan secara finansial.
"Ada harapan kalau calon menang, agar mendapat proyek, atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan, berharap mudah," terangnya.
Akibatnya, banyak proyek-proyek calon kepala daerah dan legislatif yang disokong oleh pengusaha, membuat sebuah permufakatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.
Banyak calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif menggandeng pengusaha sebagai sponsor untuk memuluskan jalannya.
"Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).
Alex mengatakan para sponsor alias pemodal dari para calon eksekutif dan legislatif yakni pengusaha ataupun kontraktor yang sudah terbilang mapan secara finansial.
"Ada harapan kalau calon menang, agar mendapat proyek, atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan, berharap mudah," terangnya.
Akibatnya, banyak proyek-proyek calon kepala daerah dan legislatif yang disokong oleh pengusaha, membuat sebuah permufakatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.
Lihat Juga :