Tepis Isu Pelanggaran HAM oleh Aparat di Papua, Mahfud MD: Itu Hoaks
Kamis, 21 Juli 2022 - 06:24 WIB
Mahfud juga mengungkapkan sampai saat ini, pihak pemerintah tetap memberlakukan pendekatan keamanan dalam tertib sipil guna menanggapi kasus pembantaian warga sipil oleh KKB Papua. "Ada yang bertanya kepada saya, apakah peristiwa pembantaian 12 orang sipil (10 meninggal dunia) oleh KKB di Papua tidak mendorong Pemerintah melakukan tindakan khusus? Saya jawab, sampai sekarang kita tetap menggunakan pendekatan keamanan dalam tertib sipil," ujar Mahfud.
Baca juga: Bantai 11 Warga Sipil, KKB Nduga Kelompok Militan Muda Pimpinan Egianus Kogoya
Mantan Menteri Pertahanan di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut pun menjelaskan, adanya penolakan terhadap kebijakan pemekaran Papua menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), itu adalah hal yang wajar. Baginya, sistem demokrasi menjunjung perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah.
"Kalau soal ada yang menolak pemekaran wilayah atau DOB, ya biasa saja. Kan lebih banyak yang mendukung, baik rakyat maupun tokoh-tokohnya. Dukungan sangat masif dan meriah. Kalau OPM, ya memang sejak awal menolak pemekaran. Kalau menunggu semua orang setuju atas satu rencana kebijakan, takkan pernah ada kebijakan. Di dalam negara demokrasi, biasa ada yang setuju dan tak setuju," kata Mahfud.
Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membantai 11 warga sipil termasuk pendeta Eliaser Baner di Nogolaid, Nduga, Papua hingga kini belum tertangkap. Mereka merupakan kelompok militan muda KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Baca juga: Bantai 11 Warga Sipil, KKB Nduga Kelompok Militan Muda Pimpinan Egianus Kogoya
Mantan Menteri Pertahanan di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut pun menjelaskan, adanya penolakan terhadap kebijakan pemekaran Papua menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), itu adalah hal yang wajar. Baginya, sistem demokrasi menjunjung perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah.
"Kalau soal ada yang menolak pemekaran wilayah atau DOB, ya biasa saja. Kan lebih banyak yang mendukung, baik rakyat maupun tokoh-tokohnya. Dukungan sangat masif dan meriah. Kalau OPM, ya memang sejak awal menolak pemekaran. Kalau menunggu semua orang setuju atas satu rencana kebijakan, takkan pernah ada kebijakan. Di dalam negara demokrasi, biasa ada yang setuju dan tak setuju," kata Mahfud.
Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membantai 11 warga sipil termasuk pendeta Eliaser Baner di Nogolaid, Nduga, Papua hingga kini belum tertangkap. Mereka merupakan kelompok militan muda KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Lihat Juga :