Pengamat: Bukan Cuma Zulkifli Hasan, Semua Menteri Ketum Parpol Pasti Kerja Politik
Rabu, 13 Juli 2022 - 12:07 WIB
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan semua menteri dari parpol, apalagi ketua umum, pasti melakukan kerja politik. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat pentingnya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pejabat pemerintah yang berkampanye menjelang Pemilu 2024. Ini disampaikan berkaitan dengan teguran dari Presiden Jokowi kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ( Zulhas ).
"Inilah memang repotnya menilai kerja menteri yang juga ketua umum. Bahwa presiden menegur itu layak diapresiasi supaya para menteri lebih fokus bekerja," ujar Adi Prayitno, Rabu (13/7/2022) ketika dikonfirmasi.
Ia menyebutkan publik kan ingin tahu bagaimana Ketum-ketum partai politik lainnya dan profesional sejauh mana mereka itu boleh melakukan kerja politik terutama dalam membesarkan partai, meyakinkan masyarakat memilih partai mereka di 2024.
"Karena apa pun juga Zulhas, Airlangga Hartarto Prabowo Subianto, Suharso Monoarfa dan Ketum Parpol lainnya yang pasti akan melakukan kerja-kerja politik untuk partainya," jelas Adi.
Supaya publik tidak salah paham mana kerja menteri dan mana kerja ketum parpol, kata Adi, semestinya Jokowi juga bisa menyampaikan ke publik dalam batas apa seorang menteri itu bisa ditoleransi melakukan kegiatan politik.
"Kan tidak mungkin menteri yang menjadi ketua umum tersebut tidak berkampanye untuk partai politik, diri, dan kepentingannya. Yang perlu diatur itu SOP-nya, dalam batas toleransi seperti apa seorang Menteri itu boleh berkampanye," terang Adi.
Berbagai sikap dan ajakan supaya rakyat pilih partainya, pilih calon nya, menurut Adi Prayitno tidak ada masalah. Pasalnya itu fenomena politik biasa apalagi dilakukan di acara-acara partai politik.
"Tidak ada persoalan sebenarnya. Perlu ketegasan saja dari bapak Presiden, Menteri yang menjadi ketua umum partai berkampanye urus partainya di saat seperti apa kriterianya seperti apa," kata Adi.
"Inilah memang repotnya menilai kerja menteri yang juga ketua umum. Bahwa presiden menegur itu layak diapresiasi supaya para menteri lebih fokus bekerja," ujar Adi Prayitno, Rabu (13/7/2022) ketika dikonfirmasi.
Ia menyebutkan publik kan ingin tahu bagaimana Ketum-ketum partai politik lainnya dan profesional sejauh mana mereka itu boleh melakukan kerja politik terutama dalam membesarkan partai, meyakinkan masyarakat memilih partai mereka di 2024.
"Karena apa pun juga Zulhas, Airlangga Hartarto Prabowo Subianto, Suharso Monoarfa dan Ketum Parpol lainnya yang pasti akan melakukan kerja-kerja politik untuk partainya," jelas Adi.
Supaya publik tidak salah paham mana kerja menteri dan mana kerja ketum parpol, kata Adi, semestinya Jokowi juga bisa menyampaikan ke publik dalam batas apa seorang menteri itu bisa ditoleransi melakukan kegiatan politik.
"Kan tidak mungkin menteri yang menjadi ketua umum tersebut tidak berkampanye untuk partai politik, diri, dan kepentingannya. Yang perlu diatur itu SOP-nya, dalam batas toleransi seperti apa seorang Menteri itu boleh berkampanye," terang Adi.
Berbagai sikap dan ajakan supaya rakyat pilih partainya, pilih calon nya, menurut Adi Prayitno tidak ada masalah. Pasalnya itu fenomena politik biasa apalagi dilakukan di acara-acara partai politik.
"Tidak ada persoalan sebenarnya. Perlu ketegasan saja dari bapak Presiden, Menteri yang menjadi ketua umum partai berkampanye urus partainya di saat seperti apa kriterianya seperti apa," kata Adi.
tulis komentar anda