Aparat Diminta Antisipasi Aksi Balas Dendam Pembakaran Bendera Parpol
Jum'at, 26 Juni 2020 - 08:23 WIB
Massa aksi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta Timur mendatangi Markas Kepolisian Metro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020). Foto/SINDOnews/Okto Rizki Alpino
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera melaporkan oknum pembakar bendera partai dalam aksi unjuk rasa yang digelar elemen Persaudaraan Alumni (PA) 212 beberapa waktu lalu.
Menurut Neta, aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan akan ada dua hal yang muncul. Pertama akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain, yang jika kecewa dengan parpol atau ormas massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas tersebut.
"Kedua, jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol tersebut (PDIP) terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka," katanya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (26/6/2020).(Baca Juga: PA 212 Gelar Aksi Tolak RUU HIP di Depan DPR)
Neta melanjutkan, mengingat massa parpol yang benderanya dibakar itu cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia, sehingga bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya. Sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia.
"Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan. Sebab itu parpol tersebut harus segera melapor ke polisi dan polisi bertindak cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput," ujarnya.
Terkait potensi gerakan penolakan itu akan menjadi massif dan besar, Neta mengaku tidak yakin. Sebab kelompok penolak ini sudah terpecah-pecah pasca kecewanya pendukung 02 atau setelah figur tokoh yang mereka banggakan bergabung ke 01, pemerintahan Jokowi. Akibatnya, berkembang krisis kepercayaan yang masif terhadap semua gerakan yang akan dilakukan kelompok 02. Neta melihat, sebagian elit yang masih bertahan atau mempertahankan sentimentil 02 mencoba membangun sisa-sisa kekuatan dan mencoba melakukan konsolidasi dengan aksi menolak RUU HIP. ( )
"Tapi saya melihat hasilnya tidak maksimal. Gerakan mereka sudah digerogoti krisis kepercayaan pasca 02 bergabung ke 01. Jadi, aparat keamanan santai saja menyikapi manuver kelompok ini dan Jokowi tak perlu pula repot-repot membahasnya atau menyikapinya," kata Neta.
"Yang harus diperhatikan jajaran polri adalah aksi balas dendam massa parpol yang benderanya dibakar dalam aksi menolak RUU HIP kemarin," katanya.
Menurut Neta, aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan akan ada dua hal yang muncul. Pertama akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain, yang jika kecewa dengan parpol atau ormas massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas tersebut.
"Kedua, jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol tersebut (PDIP) terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka," katanya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (26/6/2020).(Baca Juga: PA 212 Gelar Aksi Tolak RUU HIP di Depan DPR)
Neta melanjutkan, mengingat massa parpol yang benderanya dibakar itu cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia, sehingga bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya. Sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia.
"Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan. Sebab itu parpol tersebut harus segera melapor ke polisi dan polisi bertindak cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput," ujarnya.
Terkait potensi gerakan penolakan itu akan menjadi massif dan besar, Neta mengaku tidak yakin. Sebab kelompok penolak ini sudah terpecah-pecah pasca kecewanya pendukung 02 atau setelah figur tokoh yang mereka banggakan bergabung ke 01, pemerintahan Jokowi. Akibatnya, berkembang krisis kepercayaan yang masif terhadap semua gerakan yang akan dilakukan kelompok 02. Neta melihat, sebagian elit yang masih bertahan atau mempertahankan sentimentil 02 mencoba membangun sisa-sisa kekuatan dan mencoba melakukan konsolidasi dengan aksi menolak RUU HIP. ( )
"Tapi saya melihat hasilnya tidak maksimal. Gerakan mereka sudah digerogoti krisis kepercayaan pasca 02 bergabung ke 01. Jadi, aparat keamanan santai saja menyikapi manuver kelompok ini dan Jokowi tak perlu pula repot-repot membahasnya atau menyikapinya," kata Neta.
"Yang harus diperhatikan jajaran polri adalah aksi balas dendam massa parpol yang benderanya dibakar dalam aksi menolak RUU HIP kemarin," katanya.
(abd)
tulis komentar anda