Selain Wapres, Jokowi Disarankan Aktifkan Ma'ruf Amin Jadi Penasihat
Kamis, 25 Juni 2020 - 20:54 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan, selain problem dapur dan operator di pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amin yang tidak maksimal. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah menyatakan, selain problem 'dapur dan operator' di pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang tidak maksimal, Presiden Jokowi juga memerlukan penasihat presiden yang kompatibel dengan kebutuhannya.
(Baca juga: Pengesahan Inkonstitusional, Munarman FPI Minta UU 2/2020 Dibatalkan)
"Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa yah. Apa istilahnya itu tausiyah," kata Fahri dalam Webinar bertajuk 'Siapa Layak Direshuffle?, Kamis (25/6/2020).
Maka itu, Fahri menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mengaktifkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai penasihatnya, karena Kiai Ma'ruf selain sebagai Wakil Presiden juga pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama (MUI). (Baca juga: Angka Covid-19 Terus Meningkat Akibat Salah Memaknai New Normal)
"(Penasihat) ini yang sebenarnya hari-hari itu bikin presiden tenang. Supaya ambil keputusan yang tenang. Dan termasuk juga supaya memilih tema-tema yang disepakati dengan DPR yang tidak kontroversial," ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.
Menurut Fahri, di periode kedua ini seharusnya Presiden Jokowi tak terlalu ambil pusing karena tak bisa mencalonkan diri lagi menjadi Presiden. Sehingga, Jokowi tak perlu mencari musuh. Dia mengatakan, mungkin Jokowi tak mencari musuh dan tak mau bertengkar dengan orang lain, namun bisa jadi ia tak menyadari bahwa di meja Presiden keluar kebijakan yang kontroversial.
(Baca juga: Update Corona: Bertambah 1.178, Kasus Positif Tembus 50 Ribu Orang)
Kata Fahri, kebijakan yang kontroversial bisa dilihat dari sikap pemerintah terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sejumlah Perppu hingga yang terbaru tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang dianggap mengambil alih cabang kekuasaan di legislatif.
"Seharunya wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan. Karena dalam struktur kenegaraan kita wapres itu hanya berguna kalau dipake presiden ya fungsikan pak kyai itu sebagai penasehat," ucapnya.
Fahri menambahkan, sebagai Ketua MUI, Kiai Ma'ruf bisa mengambil hati umat Islam agar tak aksi demonstrasi lagi. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19, maka semua pihak harus berjalan bersama menyelesaikan wabah. Sayangnya, di periode kedua dan dalam kondisi berhadapan dengan Covid-19, negara masih berantem masalah ideologi.
"Berantem-berantem itu ada perdebatan itu kita juga gak ngerti apa sih gunanya. Karena semua UU yang kontroversial itu kita gak tau siapa jubirnya. Lama-lama sembunyi diam-diam ngomong apa di belakang dia, bilang oh kami gak ikut-ikut, oh itu kecolongan," ucapnya.
"Ini lah watak yang jelek dari sebagian bangsa kita. Hipokrasi tidak berani menghadapi kenyataan dan tidak berani katakan sesuatu apa adanya. Tak berani membela pikiran-pikirannya. Begitu pikiran kontroversial lalu diserang orang lari dan tidak kelihatan," pungkas dia.
(Baca juga: Pengesahan Inkonstitusional, Munarman FPI Minta UU 2/2020 Dibatalkan)
"Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa yah. Apa istilahnya itu tausiyah," kata Fahri dalam Webinar bertajuk 'Siapa Layak Direshuffle?, Kamis (25/6/2020).
Maka itu, Fahri menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mengaktifkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai penasihatnya, karena Kiai Ma'ruf selain sebagai Wakil Presiden juga pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama (MUI). (Baca juga: Angka Covid-19 Terus Meningkat Akibat Salah Memaknai New Normal)
"(Penasihat) ini yang sebenarnya hari-hari itu bikin presiden tenang. Supaya ambil keputusan yang tenang. Dan termasuk juga supaya memilih tema-tema yang disepakati dengan DPR yang tidak kontroversial," ujar mantan Wakil Ketua DPR ini.
Menurut Fahri, di periode kedua ini seharusnya Presiden Jokowi tak terlalu ambil pusing karena tak bisa mencalonkan diri lagi menjadi Presiden. Sehingga, Jokowi tak perlu mencari musuh. Dia mengatakan, mungkin Jokowi tak mencari musuh dan tak mau bertengkar dengan orang lain, namun bisa jadi ia tak menyadari bahwa di meja Presiden keluar kebijakan yang kontroversial.
(Baca juga: Update Corona: Bertambah 1.178, Kasus Positif Tembus 50 Ribu Orang)
Kata Fahri, kebijakan yang kontroversial bisa dilihat dari sikap pemerintah terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sejumlah Perppu hingga yang terbaru tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila, yang dianggap mengambil alih cabang kekuasaan di legislatif.
"Seharunya wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan. Karena dalam struktur kenegaraan kita wapres itu hanya berguna kalau dipake presiden ya fungsikan pak kyai itu sebagai penasehat," ucapnya.
Fahri menambahkan, sebagai Ketua MUI, Kiai Ma'ruf bisa mengambil hati umat Islam agar tak aksi demonstrasi lagi. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19, maka semua pihak harus berjalan bersama menyelesaikan wabah. Sayangnya, di periode kedua dan dalam kondisi berhadapan dengan Covid-19, negara masih berantem masalah ideologi.
"Berantem-berantem itu ada perdebatan itu kita juga gak ngerti apa sih gunanya. Karena semua UU yang kontroversial itu kita gak tau siapa jubirnya. Lama-lama sembunyi diam-diam ngomong apa di belakang dia, bilang oh kami gak ikut-ikut, oh itu kecolongan," ucapnya.
"Ini lah watak yang jelek dari sebagian bangsa kita. Hipokrasi tidak berani menghadapi kenyataan dan tidak berani katakan sesuatu apa adanya. Tak berani membela pikiran-pikirannya. Begitu pikiran kontroversial lalu diserang orang lari dan tidak kelihatan," pungkas dia.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda