Wapres Minta MUI Bikin Fatwa Penggunaan Ganja untuk Kesehatan
Rabu, 29 Juni 2022 - 15:51 WIB
Wapres Maruf Amin memberikan keterangan pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022). FOTO/MPI/BINTI MUFARIDA
JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Ma'ruf Amin meminta kepada Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) untuk membuat fatwa terkait ganja . Menurutnya, MUI perlu membuat fatwa baru yang mengatur kriteria kebolehan penggunaan ganja untuk kesehatan.
"Saya minta MUI nanti segera membuat fatwanya untuk dipedomani, jangan sampai berlebihan dan menimbulkan kemudaratan," kata Wapres di Kantor MUI, Jakarta Pusat menanggapi pertanyaan mengenai legalisasi ganja untuk kesehatan dikutip, Rabu (29/6/2022).
Wapres mendorong MUI membuat langkah strategis untuk menjawab kebutuhan umat. Sebab, MUI memiliki peran sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah). Untuk itu, perlu ada langkah-langkah strategis yang dimiliki MUI.
"Hari ini saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan melakukan perbincangan masalah-masalah ke-MUI-an agar program-program MUI terus hidup, baik yang menyangkut shadiqul hukumah (mitra pemerintah), supaya program kemitraan dengan pemerintah lebih diperjelas dalam aspek-aspek yang memang terkait dengan MUI, dan juga program yang disebut khadimul ummah (melayani umat)," kata Wapres.
Hadir dalam itu sejumlah pimpinan MUI, antara lain Marsudi Syuhud, Basri Bermanda, M Cholil Nafis, M Asrorun Ni’am Sholeh, dan Amirsyah Tambunan. Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Masduki Baidlowi, dan Lukmanul Hakim serta Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub.
Baca juga: Anggota Komisi IX Buka Peluang Riset Program Ganja Medis di Indonesia
"Saya minta MUI nanti segera membuat fatwanya untuk dipedomani, jangan sampai berlebihan dan menimbulkan kemudaratan," kata Wapres di Kantor MUI, Jakarta Pusat menanggapi pertanyaan mengenai legalisasi ganja untuk kesehatan dikutip, Rabu (29/6/2022).
Wapres mendorong MUI membuat langkah strategis untuk menjawab kebutuhan umat. Sebab, MUI memiliki peran sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah). Untuk itu, perlu ada langkah-langkah strategis yang dimiliki MUI.
"Hari ini saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan melakukan perbincangan masalah-masalah ke-MUI-an agar program-program MUI terus hidup, baik yang menyangkut shadiqul hukumah (mitra pemerintah), supaya program kemitraan dengan pemerintah lebih diperjelas dalam aspek-aspek yang memang terkait dengan MUI, dan juga program yang disebut khadimul ummah (melayani umat)," kata Wapres.
Hadir dalam itu sejumlah pimpinan MUI, antara lain Marsudi Syuhud, Basri Bermanda, M Cholil Nafis, M Asrorun Ni’am Sholeh, dan Amirsyah Tambunan. Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Masduki Baidlowi, dan Lukmanul Hakim serta Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub.
Baca juga: Anggota Komisi IX Buka Peluang Riset Program Ganja Medis di Indonesia
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda