Sertifikasi Wartawan Kewenangan Dewan Pers
Senin, 27 Juni 2022 - 19:06 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI telah menegaskan bahwa yang berhak melakukan sertifikasi wartawan hanyalah Dewan Pers. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Simpang siur informasi tentang kewenangan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan akhirnya menemui titik terang. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI telah menegaskan bahwa yang berhak melakukan sertifikasi wartawan hanyalah Dewan Pers .
Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dirjen IKP Kominfo meluruskan dan mengembalikan pada UU Pers, bagaimana seharusnya kehidupan pers dikelola. Baca juga: Kominfo: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Berhak Lakukan Sertifikasi Jurnalis
“Dirjen IKP menegaskan keberadaan dan fungsi Dewan Pers adalah amanat UU,” tegas Paulus saat menyampaikan informasi itu kepada wartawan di WhatsApp Group ( WAG) Warga PWI, Senin (27/6/2022).
Menurut Paulus, kewenangan Dewan Pers melakukan sertifikasi kompetensi wartawan berlandaskan pada UU Pers, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f. Selain dari UU Pers, mandat Dewan Pers yang paling kuat adalah datang dari masyarakat pers nasional melalui Deklarasi Palembang.
“Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dan ini terjadi tahun 2010 saat Deklarasi Palembang yang diprakarsai PWI serta diikuti berbagai organisasi pers,” ungkapnya.
Ia menjelaskan sertifikasi kompetensi wartawan yang menjadi isu sentral Deklarasi Palembang 2010, adalah gagasan awal dari PWI lalu meningkat menjadi kehendak masyarakat pers, kemudian diberlakukan secara formal oleh Dewan Pers.
“Arsiteknya, salah satu kawan kita juga, Wina Armada. Dan salah satu penandatangan deklarasi itu adalah Pak Ilham Bintang,” bebernya.
Paulus berharap jangan ada organisasi yang lahir belakangan atau seseorang yang berusaha di bidang media, sesudah UU Pers dan Deklarasi Palembang, lalu mau mengatur dan merombak kesepakatan sebelumnya atas kemauannya sendiri.
“Mari kita sama-sama hormati dan laksanakan perintah UU Pers dan kesepakatan masyarakat/organisasi pers nasional tahun 2010,” ajaknya.
Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dirjen IKP Kominfo meluruskan dan mengembalikan pada UU Pers, bagaimana seharusnya kehidupan pers dikelola. Baca juga: Kominfo: Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Berhak Lakukan Sertifikasi Jurnalis
“Dirjen IKP menegaskan keberadaan dan fungsi Dewan Pers adalah amanat UU,” tegas Paulus saat menyampaikan informasi itu kepada wartawan di WhatsApp Group ( WAG) Warga PWI, Senin (27/6/2022).
Menurut Paulus, kewenangan Dewan Pers melakukan sertifikasi kompetensi wartawan berlandaskan pada UU Pers, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f. Selain dari UU Pers, mandat Dewan Pers yang paling kuat adalah datang dari masyarakat pers nasional melalui Deklarasi Palembang.
“Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dan ini terjadi tahun 2010 saat Deklarasi Palembang yang diprakarsai PWI serta diikuti berbagai organisasi pers,” ungkapnya.
Ia menjelaskan sertifikasi kompetensi wartawan yang menjadi isu sentral Deklarasi Palembang 2010, adalah gagasan awal dari PWI lalu meningkat menjadi kehendak masyarakat pers, kemudian diberlakukan secara formal oleh Dewan Pers.
“Arsiteknya, salah satu kawan kita juga, Wina Armada. Dan salah satu penandatangan deklarasi itu adalah Pak Ilham Bintang,” bebernya.
Paulus berharap jangan ada organisasi yang lahir belakangan atau seseorang yang berusaha di bidang media, sesudah UU Pers dan Deklarasi Palembang, lalu mau mengatur dan merombak kesepakatan sebelumnya atas kemauannya sendiri.
“Mari kita sama-sama hormati dan laksanakan perintah UU Pers dan kesepakatan masyarakat/organisasi pers nasional tahun 2010,” ajaknya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda