PKS Tolak Rencana Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi PeduliLindungi
Senin, 27 Juni 2022 - 16:24 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menolak rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS , Mulyanto menolak rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Menurutnya, akar masalah migor ada pada sisi produksi dan distribusi. Bukan karena adanya lonjakan konsumsi.
"Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta pemerintah harusnya fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.
Mulyanto menjelaskan pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila ini dipaksakan maka akan menyulitkan mereka.
"Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," tandasnya.
Menurut dia, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan pemerintah.
Nyatanya, kata dia, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp500 per kilogram. Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.
"Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor migor curah," paparnya.
Selain hal tersebut di atas, Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera menghapus dualisme pasar migor curah. Yakni adanya pasar migor berbasis distributor/agen resmi pemerintah dengan harga HET dan pasar migor berbasis distributor bebas dengan harga yang tidak terkontrol pemerintah.
Adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah seperti ini jelas tidak sehat. Hal ini akan menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar. Baca juga: Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pengecer: Ngapain Sih, Ribet!
"Karena itu pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor plat merah secara massif dan menghentikan distribusi migor yang tidak resmi," pungkasnya.
"Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembeli migor-curah," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (27/6/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI itu meminta pemerintah harusnya fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.
Mulyanto menjelaskan pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila ini dipaksakan maka akan menyulitkan mereka.
"Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat," tandasnya.
Menurut dia, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan pemerintah.
Nyatanya, kata dia, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp500 per kilogram. Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.
"Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor migor curah," paparnya.
Selain hal tersebut di atas, Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera menghapus dualisme pasar migor curah. Yakni adanya pasar migor berbasis distributor/agen resmi pemerintah dengan harga HET dan pasar migor berbasis distributor bebas dengan harga yang tidak terkontrol pemerintah.
Adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah seperti ini jelas tidak sehat. Hal ini akan menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar. Baca juga: Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pengecer: Ngapain Sih, Ribet!
"Karena itu pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor plat merah secara massif dan menghentikan distribusi migor yang tidak resmi," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda