Moeldoko Ungkap 69% Nelayan Kecil Kesulitan Beli BBM Bersubsidi
Jum'at, 24 Juni 2022 - 17:54 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi. Hal tersebut diungkapkan Moeldoko mengutip survei koalisi Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka) 2020.
Dia pun menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil. “Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko pada rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/ lembaga di Batam, Kepulauan Riau sebagaimana siaran pers yang diterima, Jumat (24/6/2022).
Sekadar informasi, persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga di Batam Kepulauan Riau. Hal ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) pada 17 April 2020 terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, KSP mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Sebab, di dalam Kusuka sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.
“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. Kusuka itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu. Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu Kusuka saja,” katanya.
Pada rakor juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam pemerintah daerah, yakni Kepulauan Riau, Medan, Sukabumi, Cilacap, Bitung, dan Maluku Tengah terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, termasuk optimaliasi kartu Kusuka sebagai basis data tunggal bagi nelayan.
“MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP akan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam Sismonev,” pungkasnya.
Dia pun menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil. “Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Moeldoko pada rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/ lembaga di Batam, Kepulauan Riau sebagaimana siaran pers yang diterima, Jumat (24/6/2022).
Sekadar informasi, persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga di Batam Kepulauan Riau. Hal ini merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) pada 17 April 2020 terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.
Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, KSP mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Sebab, di dalam Kusuka sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.
“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. Kusuka itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu. Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu Kusuka saja,” katanya.
Pada rakor juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan enam pemerintah daerah, yakni Kepulauan Riau, Medan, Sukabumi, Cilacap, Bitung, dan Maluku Tengah terkait penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, termasuk optimaliasi kartu Kusuka sebagai basis data tunggal bagi nelayan.
“MoU ini menjadi pilot project dan akan dikembangkan ke daerah-daerah lain. KSP akan kawal penuh dan memasukkannya ke dalam Sismonev,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda