BMKG Dorong Negara Lain Cepat Bentuk Tsunami Ready Community
Minggu, 19 Juni 2022 - 05:31 WIB
Kapala BMKG Dwikorita Karnawati saat bersidang di Kantor Pusat UNESCO di Paris. FOTO/IST
JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) Dwikorita Karnawati mendorong negara-negara di dunia mempercepat terbentuknya Tsunami Ready Community. Dengan begitu, masyarakat akan senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman tsunami.
Hal itu disampaikan Dwikorita saat bersidang di Kantor Pusat UNESCO di Paris. Dwikorita saat ini juga menjabat sebagai Chair of Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (Chair ICG/IOTWMS). Hadir dalam persidangan dunia itu Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Prof Ismunandar dan Koordinator Penyiapan Tsunami Ready dari BMKG, Suci Dewi Anugra.
Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC. Harapannya, masyarakat senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.
Di Indonesia, Tanjung Benoa menjadi komunitas pertama yang mendapatkan pengakuan internasional dari UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) sebagai Tsunami Ready Community.
Dwikorita menekankan bahwa predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi, sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik. Yakni telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami; jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi; sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi; serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.
Selain itu, informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik; sosialisasi, kesadaran masyarakat, dan edukasi tersedia dan terdistribusi; sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan 3 kali dalam satu tahun; pelatihan bagi dan oleh Komunitas Tsunami diadakan minimal 2 tahun sekali; disetujuinya rencana respons darurat komunitas tsunami; serta tersedianya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi.
Baca juga: Video Awan Seperti Tsunami Bergerak di Atas Perumahan Buat Kagum Netizen
Indikator lainnya, tambah Dwikorita, yaitu tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu; dan tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.
"Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya Tsunami Ready Community ini. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya," ungkap Dwikorita di ajang pertemuan tahunan Intergovernmental Oceanographic Commission-Executive Council (IOC-EC) ke 55 yang di gelar di Paris, 14-17 Juni 2022.
Hal itu disampaikan Dwikorita saat bersidang di Kantor Pusat UNESCO di Paris. Dwikorita saat ini juga menjabat sebagai Chair of Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (Chair ICG/IOTWMS). Hadir dalam persidangan dunia itu Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Prof Ismunandar dan Koordinator Penyiapan Tsunami Ready dari BMKG, Suci Dewi Anugra.
Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC. Harapannya, masyarakat senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.
Di Indonesia, Tanjung Benoa menjadi komunitas pertama yang mendapatkan pengakuan internasional dari UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) sebagai Tsunami Ready Community.
Dwikorita menekankan bahwa predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi, sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik. Yakni telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami; jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi; sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi; serta adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.
Selain itu, informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik; sosialisasi, kesadaran masyarakat, dan edukasi tersedia dan terdistribusi; sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan 3 kali dalam satu tahun; pelatihan bagi dan oleh Komunitas Tsunami diadakan minimal 2 tahun sekali; disetujuinya rencana respons darurat komunitas tsunami; serta tersedianya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi.
Baca juga: Video Awan Seperti Tsunami Bergerak di Atas Perumahan Buat Kagum Netizen
Indikator lainnya, tambah Dwikorita, yaitu tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu; dan tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.
"Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya Tsunami Ready Community ini. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya," ungkap Dwikorita di ajang pertemuan tahunan Intergovernmental Oceanographic Commission-Executive Council (IOC-EC) ke 55 yang di gelar di Paris, 14-17 Juni 2022.
tulis komentar anda