MPR Bisa Pahami Jika Pemerintah Ambil Langkah Antisipasi Defisit Anggaran

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memahami jika pemerintah melakukan antisipasi dengan mengantisipasi defisit anggaran pada tahun 2020 menjadi 5,07% pada masa pandemi COVID-19 yang memerlukan banyak pendanaan.

“Kami mendukung defisit anggaran dari 3% melalui Perppu menjadi 5% lebih. Kami dukung,” kata Zulhas dalam Konferensi Pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengantisipasi peningkatan defisit anggaran di 2020 menjadi 5,07%.

Menurut Zulhas, dalam menanggulangi bencana nonalam COVID-19 memerlukan langkah cepat salah satunya melalui Perppu tersebut. Selain itu, sudah dilakukan relokasi anggaran merespons COVID-19.

“Ada anggaran pembangunan desa, anggaran masing-masing kementerian yang tidak pokok,” kata Ketua Umum PAN ini.



Sementara di MPR, kata Zulhas, sudah ada pemangkasan sekitar Rp36 miliar untuk menanggulangi COVID-19. “Relokasi itu disegerakan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, yang terdampak PHK, di rumah tidak bekerja, agar bantuan segera mereka terima dari relokasi,” jelasnya.

Zulhas melanjutkan antisipasi defisit dari 3% ke 5% merupakan cadangan terakhir jika COVID-19 terus meluas. Dia pun mengingatkan setiap pemangku kepentingan untuk selalu menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan cadangan pangan yang cukup tentu tantangan di depatn diatasi dengan baik, termasuk karena COVID-19.

“Seberat apapun seluruh Indonesia akan kita atasi ini. Yang kita khawatirkan cadangan pangan kita. Maka kami imbau pemerintah stok pangan betul-betul harus mendapat perhatian dan imbau agar semua kita di daerah optimalkan lahan kita yang dianugerahkan Allah SWT,” tandasnya.