Tahun Politik, Jangan Lupakan Nasib Rakyat
Jum'at, 03 Juni 2022 - 09:30 WIB
Di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi juga diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan diri pemerintah untuk meneruskan agenda pembangunan yang belum selesai karena terkendala pembiayaan dengan mendatang investasi dari dalam maupun luar negeri. Juga mengembalikan marwah sebagai negara maritim dengan menyejahterakan para nelayan yang juga banyak yang terkena dampak pandemi Covid -19.
Sekilas memang semua anggota kabinet bekerja luar biasa dan supersibuk ke sana kemari. Masuk kampung, keliling 33 provinsi, pulang pergi dari luar negeri untuk membangkitan perekomian Indonesia. Hasilnya bagaimana? Tentu ini tidak bisa instan. Atau seperti main sulap, dalam satu dua kali tepuk langsung selesai. Perlu proses, perlu pengondisian, perlu dukungan pihak lain, perlu ini dan itu. Artinya dalam situasi seperti sekarang ini jangan harap seseorang bisa menyelesaikan masalah sendirian.
Kasus mahalnya harga minyak goreng misalnya. Tidak bisa hanya diserahkan kepada menteri perdagangan. Tapi perlu diselesaikan oleh Presiden, Wapres, para menko, gubernur, bupati, wali kota dan seluruh stake holder wajib turun tangan. Terbukti masalah ini berlarut lama dan belum selesai secara tuntas.
Tolok ukur sukses tidaknya seorang pejabat negara menjalankan tugas bukan hanya dari seberapa besar popularitas dan elektabilitasnya menurut hasil survei. Apalagi hasil survei pun masing masing bisa berbeda. Tergantung metodologi, jumlah sampel, waktu survei, model survei dan faktor-faktor lain.
Secara sederhana, jika masyarakat atau publik puas bisa terlihat dari bagaimana respons mereka terhadap kinerja seorang menteri, gubernur, wali kota, bahkan presiden. Respons memang bisa direkayasa, tapi reaksi tulus tidak mudah diintervensi oleh apapun. Syaratnya harus melihat dengan hati tulus dan mata batin yang jernih. Sayang, puluhan lembaga survei yang ada belum mampu mengukur ketulusan hati dan kejernihan mata batin rakyat terhadap pemimpinnya itu.
Sekilas memang semua anggota kabinet bekerja luar biasa dan supersibuk ke sana kemari. Masuk kampung, keliling 33 provinsi, pulang pergi dari luar negeri untuk membangkitan perekomian Indonesia. Hasilnya bagaimana? Tentu ini tidak bisa instan. Atau seperti main sulap, dalam satu dua kali tepuk langsung selesai. Perlu proses, perlu pengondisian, perlu dukungan pihak lain, perlu ini dan itu. Artinya dalam situasi seperti sekarang ini jangan harap seseorang bisa menyelesaikan masalah sendirian.
Kasus mahalnya harga minyak goreng misalnya. Tidak bisa hanya diserahkan kepada menteri perdagangan. Tapi perlu diselesaikan oleh Presiden, Wapres, para menko, gubernur, bupati, wali kota dan seluruh stake holder wajib turun tangan. Terbukti masalah ini berlarut lama dan belum selesai secara tuntas.
Tolok ukur sukses tidaknya seorang pejabat negara menjalankan tugas bukan hanya dari seberapa besar popularitas dan elektabilitasnya menurut hasil survei. Apalagi hasil survei pun masing masing bisa berbeda. Tergantung metodologi, jumlah sampel, waktu survei, model survei dan faktor-faktor lain.
Secara sederhana, jika masyarakat atau publik puas bisa terlihat dari bagaimana respons mereka terhadap kinerja seorang menteri, gubernur, wali kota, bahkan presiden. Respons memang bisa direkayasa, tapi reaksi tulus tidak mudah diintervensi oleh apapun. Syaratnya harus melihat dengan hati tulus dan mata batin yang jernih. Sayang, puluhan lembaga survei yang ada belum mampu mengukur ketulusan hati dan kejernihan mata batin rakyat terhadap pemimpinnya itu.
Lihat Juga :