Wapres Apresiasi Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Jaga Keutuhan NKRI
Selasa, 31 Mei 2022 - 17:27 WIB
Wapres KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua yang turut menjaga keutuhan NKRI. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin mengapresiasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua yang turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini diungkapkan Wapres saat menerima Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua secara virtual di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat siang ini, Selasa (31/5/2022).
Wapres mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua. “Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” katanya.
Pada saat pertemuan tersebut, hadir Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Wapres menegaskan, kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, serta memberikan pemihakan pada Orang Asli Papua (OAP) yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25%.
Wapres menambahkan, pembentukan DOB tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus mendongkrak perekonomian.
“Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh. Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera,” imbuh Wapres.
Pemerintah, sambung Wapres, selalu terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran. “Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua, dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua,” tuturnya.
Untuk itu, Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut. “Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk Orang Asli Papua. Mari kita letakkan batu, tonggak sejarah supaya yang kita wariskan Papua yang sejahtera, aman, dan damai, dan bersatu, bersaudara,” ucapnya.
Hal ini diungkapkan Wapres saat menerima Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua secara virtual di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat siang ini, Selasa (31/5/2022).
Wapres mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua. “Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” katanya.
Pada saat pertemuan tersebut, hadir Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Wapres menegaskan, kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, serta memberikan pemihakan pada Orang Asli Papua (OAP) yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25%.
Wapres menambahkan, pembentukan DOB tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus mendongkrak perekonomian.
“Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh. Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera,” imbuh Wapres.
Pemerintah, sambung Wapres, selalu terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran. “Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua, dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua,” tuturnya.
Untuk itu, Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut. “Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk Orang Asli Papua. Mari kita letakkan batu, tonggak sejarah supaya yang kita wariskan Papua yang sejahtera, aman, dan damai, dan bersatu, bersaudara,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda