Ridwan Kamil Paparkan Tiga Kunci Pembangunan Nasional

Menurut Kang Emil, Pemerintah Provinsi Jabar menerapkan Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government dan konsep Penthahelix dalam setiap proses pembangunan. Birokrasi Dinamis merupakan pola pembangunan yang kolaboratif yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian, dengan mempraktikkan konsep Penthahelix, Pemda Provinsi Jabar menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.

“Di Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, Jawa Barat sedang melakukan itu. Jadi, artinya 3.0 ini mengajak semua elemen yang mencintai Jawa Barat untuk bergabung menjadi elemen-elemen dengan fungsi kebirokrasian. Itulah Birokrasi 3.0, di mana kami melakukan kolaborasi dan dinamis,” katanya.

“Siapakah yang diajak dalam Birokrasi 3.0 ini? Ada ABCGM. Semua itu dirangkul, sehingga dinas-dinas di Jawa Barat masing-masing punya penasehat atau staf ahli yang berasal dari aktivis, komunitas, pebisnis, akademisi sebagai pemberi masukan,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, sebagian pemerintahan di Indonesia saat ini masih menerapkan Birokrasi 1.0 dan 2.0. Birokrasi 1.0 adalah manajemen birokrasi yang berdasarkan pada aturan atau rule based government. Maka, dalam birokrasi ini kegiatan pembangunan akan dilakukan apabila aturannya ada.

“Kemudian mayoritas (pemerintahan) di Indonesia saat ini dalam pandangan kami ada di Birokrasi 2.0, yaitu berdasarkan performance based atau kinerja, ada award Adipura, berbagai penghargaan, dan lainnya. Jadi sifatnya reward-punishment, tapi birokrasinya masih menganggap bahwa semua urusan adalah urusan birokrasi, itu kelemahannya sehingga tidak kolaboratif,” ucapnya.