Catatan Evaluatif Kebijakan Hukum Jokowi-Ma’ruf

Di bab 4 khusus menyoroti polemik pembentukan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Posisi penulis sejak awal terhadap UU Cipta Kerja memiliki pandangan yang berbeda dengan pembentuk undang-undang. Dalam catatan penulis, UU Cipta Kerja jauh panggang dari agenda reformasi legislasi yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Di bagian lain, penulis berbeda dari kebanyakan pemikir hukum tata negara di Indonesia saat merespons pertama kali UU ini disahkan dengan mendorong penerbitan Peraturan Pemeirntah Pengganti Undang-undang (Perppu). Dalam tulisan yang berjudul “Mengembalikan UU Cipta Kerja dalam Ruang Publik”, penulis mendorong agar UU Cipta Kerja dilakukan perubahan melalui mekanisme legislative review, menurut penulis, mekanisme ini dalam rangka mengembalikan ruang percakapan antara negara dan warga negara mengenai UU Cipta Kerja.

Buku ini membahas tema serius dan berat namun dikemas dengan ringan. Ini tidak terlepas dari sumber tulisan yang tertuang dalam buku ini berasal dari artikel opini yang telah dimuat di media cetak maupun media online. Di samping juga, latar belakang penulis selain menjadi akademisi juga menjadi jurnalis di bidang politik dan hukum cukup memengaruhi dalam mengemas isu berat menjadi tulisan populer.

Penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif patut membaca setiap judul dalam tulisan ini. Sejumlah kebijakan hukum penyelenggara negara disoroti secara kritis-solutif. Bagi kalangan penikmat kajian hukum tata negara khususnya para mahasiswa HTN, buku ini menjadi stimulus untuk senantiasa melihat persoalan dari sudut pandang kenegaraan.

Judul Buku : Politik Hukum Era Jokowi-Ma’ruf

Penulis : Ferdian Andi

Terbit : Desember, 2021

Penerbit : Puskapkum

Halaman : x + 149 halaman