Permintaan Pemuda Adat Papua agar Pemerintah Percepat Pemekaran Didukung
Jum'at, 29 April 2022 - 15:06 WIB
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua saat menemui Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (28/4/2022). Foto/Ist
JAKARTA - Pemuda Adat Papua meminta kepada pemerintah agar segera mempercepat proses pemekaran provinsi baru di Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Pasalnya, dengan mempercepat kebijakan tersebut dapat menangani permasalahan Papua secara cepat.
Baca juga: Tokoh Papua Sebut Pemekaran Wilayah Papua Permudah Pelayanan Kesehatan
Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua saat menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Kamis 28 April 2022.
"Kami mengharapkan kepada Bapak Presiden untuk segera mempercepat DOB (daerah otonomi baru) di Tanah Papua guna menciptakan situasi Papua yang aman, damai dan kondusif juga membawa kesejahteraan kepada masyarakat Papua," kata Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo dalam keterangannya, Jumat (29/4/2022).
Dia memandang, DOB bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan mendukung pemerataan pembangunan di Papua. Untuk itu, pemekaran dapat berdampak positif untuk masyarakat Papua, khususnya dalam hal percepatan pembangunan.
Jan juga menyampaikan, sebagian besar rakyat Papua setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ditegaskan juga, tidak semua orang Papua meminta merdeka atau referendum untuk memisahkan diri dari NKRI.
"Saya adalah warga negara Indonesia yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan NKRI harga mati," tegas Jan Christian.
Permintaan Pemuda Adat Papua agar pemerintah mempercepat proses pemekaran tersebut mendapat dukungan dari Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah.
"Pemekaran perlu dilakukan apalagi saat ini luas satu kabupaten di Papua bisa lebih besar daripada provinsi di Pulau Jawa. Akibatnya biaya pembangunan menjadi lebih mahal dan pelayanan publik menjadi terbatas. Kondisi tersebut sudah sangat akut di tanah Papua sehingga dampaknya kemiskinan lebih sulit untuk diatasi," ujar Nurkhasah dalam keterangannya.
Selain itu lanjutnya, kebijakan DOB ini akan bermanfaat memperpendek jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, mengatasi kemahalan dan menyelesaikan kesulitan akses pelayanan publik dari Kabupaten ke tingkat Provinsi yang sudah sangat akut di Tanah Papua.
"Kebijakan pemekaran DOB akan mendekatkan pelayanan ke Kabupaten terdekat. Misalnya, masyarakat wilayah pegunungan dengan jalur transportasi udara yang sulit dan mahal tidak perlu bersusah payah ke Jayapura untuk mendapatkan layanan administrasi yang hanya tersedia di tingkat ibukota provinsi," jelasnya.
"Selain itu, pusat layanan kesehatan dan pendidikan level ibukota provinsi akan semakin dekat kepada warga masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: Tokoh Papua Sebut Pemekaran Wilayah Papua Permudah Pelayanan Kesehatan
Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua saat menemui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Kamis 28 April 2022.
"Kami mengharapkan kepada Bapak Presiden untuk segera mempercepat DOB (daerah otonomi baru) di Tanah Papua guna menciptakan situasi Papua yang aman, damai dan kondusif juga membawa kesejahteraan kepada masyarakat Papua," kata Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo dalam keterangannya, Jumat (29/4/2022).
Dia memandang, DOB bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dan mendukung pemerataan pembangunan di Papua. Untuk itu, pemekaran dapat berdampak positif untuk masyarakat Papua, khususnya dalam hal percepatan pembangunan.
Jan juga menyampaikan, sebagian besar rakyat Papua setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ditegaskan juga, tidak semua orang Papua meminta merdeka atau referendum untuk memisahkan diri dari NKRI.
"Saya adalah warga negara Indonesia yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan NKRI harga mati," tegas Jan Christian.
Permintaan Pemuda Adat Papua agar pemerintah mempercepat proses pemekaran tersebut mendapat dukungan dari Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah.
"Pemekaran perlu dilakukan apalagi saat ini luas satu kabupaten di Papua bisa lebih besar daripada provinsi di Pulau Jawa. Akibatnya biaya pembangunan menjadi lebih mahal dan pelayanan publik menjadi terbatas. Kondisi tersebut sudah sangat akut di tanah Papua sehingga dampaknya kemiskinan lebih sulit untuk diatasi," ujar Nurkhasah dalam keterangannya.
Selain itu lanjutnya, kebijakan DOB ini akan bermanfaat memperpendek jangkauan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, mengatasi kemahalan dan menyelesaikan kesulitan akses pelayanan publik dari Kabupaten ke tingkat Provinsi yang sudah sangat akut di Tanah Papua.
"Kebijakan pemekaran DOB akan mendekatkan pelayanan ke Kabupaten terdekat. Misalnya, masyarakat wilayah pegunungan dengan jalur transportasi udara yang sulit dan mahal tidak perlu bersusah payah ke Jayapura untuk mendapatkan layanan administrasi yang hanya tersedia di tingkat ibukota provinsi," jelasnya.
"Selain itu, pusat layanan kesehatan dan pendidikan level ibukota provinsi akan semakin dekat kepada warga masyarakat," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda