Pengamat: Survei Hasilkan Pemimpin Populer Bukan Berkualitas
Kamis, 28 April 2022 - 21:53 WIB
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani meminta kader selektif dalam memilih pemimpin dan tidak terpengaruh dengan hasil survei . Memilih pemimpin yakni dilihat dari kualitasnya, bukan popularitasnya. Hal itu disampaikan Puan di depan ribuan kader PDI-P Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menjelaskan bahwa survei memakai pendekatan kuantitatif yang hanya bisa menangkap fenomena di permukaan. Hal itu membuat pendekatan itu tidak mendalam dan tidak dapat menjangkau secara kualitatif.
"Pendekatan kuantitatif yang dipakai untuk mencari pemimpin berarti mencari pemimpin yang populer, pemimpin yang pencitraan. Karena dari sudut pandang komunikasi, di situ terjadi manipulasi persepsi publik," katanya, Kamis (28/4/2022).
Baca juga: Prabowo Unggul di Atas 50% Jika Head to Head dengan Ganjar, Anies, dan AHY
Emrus sependapat dengan Puan. Ia bahkan menegaskan bahwa perbincangan di sosial media termasuk dalam manipulasi persepsi publik. Sosok yang diperbincangkan di media sosial seolah-olah tokoh yang baik, berhasil, merakyat, dan populer. Namun menurut Emrus, hal itu justru tidak harus dilakukan ketika mencari pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang dicari harus berkualitas.
"Justru yang harus dicari pemimpin kita yang berkualitas. Apa ukuran berkualitas? Yaitu yang kita lihat kinerjanya, sederhana untuk melihat. Pemimpin yang berkualitas mensejahterakan rakyatnya di segala bidang," katanya.
Menurutnya, kualitas seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari bagus atau tidaknya pelayanan publik, tercapainya standar minimal hidup layak, bahkan termasuk kepiawaian menanggani kemacetan, dan pemerataan akses pendidikan. Baru kemudian aspek penegakan hukum.
Sebab itu, Emrus menyarankan pada lembaga survei ataupun peneliti supaya menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian kepemimpinan. Karena banyak pemimpin berkualitas tidak muncul dalam survei yang dilakukan dengan pendekatan kuatitatif. Pemimpin bangsa masa depan harus dilihat dalam kaca mata kualitas.
"Kualitatif ini, salah satu dampak negatifnya adalah menggiring opini publik. Seolah-olah hanya itu yang harus dipilih, padahal itu baru pendekatan kuantitatif," katanya.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menjelaskan bahwa survei memakai pendekatan kuantitatif yang hanya bisa menangkap fenomena di permukaan. Hal itu membuat pendekatan itu tidak mendalam dan tidak dapat menjangkau secara kualitatif.
"Pendekatan kuantitatif yang dipakai untuk mencari pemimpin berarti mencari pemimpin yang populer, pemimpin yang pencitraan. Karena dari sudut pandang komunikasi, di situ terjadi manipulasi persepsi publik," katanya, Kamis (28/4/2022).
Baca juga: Prabowo Unggul di Atas 50% Jika Head to Head dengan Ganjar, Anies, dan AHY
Emrus sependapat dengan Puan. Ia bahkan menegaskan bahwa perbincangan di sosial media termasuk dalam manipulasi persepsi publik. Sosok yang diperbincangkan di media sosial seolah-olah tokoh yang baik, berhasil, merakyat, dan populer. Namun menurut Emrus, hal itu justru tidak harus dilakukan ketika mencari pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang dicari harus berkualitas.
"Justru yang harus dicari pemimpin kita yang berkualitas. Apa ukuran berkualitas? Yaitu yang kita lihat kinerjanya, sederhana untuk melihat. Pemimpin yang berkualitas mensejahterakan rakyatnya di segala bidang," katanya.
Menurutnya, kualitas seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari bagus atau tidaknya pelayanan publik, tercapainya standar minimal hidup layak, bahkan termasuk kepiawaian menanggani kemacetan, dan pemerataan akses pendidikan. Baru kemudian aspek penegakan hukum.
Sebab itu, Emrus menyarankan pada lembaga survei ataupun peneliti supaya menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian kepemimpinan. Karena banyak pemimpin berkualitas tidak muncul dalam survei yang dilakukan dengan pendekatan kuatitatif. Pemimpin bangsa masa depan harus dilihat dalam kaca mata kualitas.
"Kualitatif ini, salah satu dampak negatifnya adalah menggiring opini publik. Seolah-olah hanya itu yang harus dipilih, padahal itu baru pendekatan kuantitatif," katanya.
tulis komentar anda