Partai Perindo Dorong Pendidikan Politik Masuk Kurikulum Sejak Dini
Minggu, 24 April 2022 - 19:48 WIB
Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Strategis Pembinaan Organisasi Sayap dan Hubungan Antar Organisasi DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon, dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Minggu (24/4/2022). Foto/Tangkapan Layar/Carlos Roy Fajarta
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) mendorong agar pendidikan politik masuk dalam kurikulum pendidikan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Strategis Pembinaan Organisasi Sayap dan Hubungan Antar Organisasi DPP P artai Perindo , Boyke Novrizon.
"Untuk memiliki generasi muda yang tidak apatis terhadap politik, maka pemerintah harus memiliki tanggung jawab untuk menempatkan kurikulum politik sejak dini," kata Boyke dalam Podcast Aksi Nyata dengan tema Stop Apatis! Generasi Milenial Harus Melek Politik, Minggu (24/4/2022).
Menurutnya, apabila pemerintah ingin generasi muda kedepannya menjadi regenerasi kepemimpinan nasional yang baik dan matang, Boyke merasa tanggung jawab moral paling utuh adalah di pemerintah.
"Sejak SMA harus diwajibkan kurikulum pembelajaran politik secara utuh. Kurikulum ini dapat membuat mereka memahami dan belajar konteks politik nasional dan luar negeri," tutur Boyke.
Ia mengungkapkan, dengan ketertarikan generasi muda pada dunia politik sejak dini maka nantinya saat menjadi mahasiswa mereka dapat semakin berkontribusi positif terhadap dunia politik dan pergerakan mahasiswa.
"Apabila e-sport yang tadinya disebut game biasa sekarang sudah masuk kurikulum, maka politik juga sudah selayaknya masuk dalam kurikulum pendidikan," pungkas Boyke Novrizon.
"Untuk memiliki generasi muda yang tidak apatis terhadap politik, maka pemerintah harus memiliki tanggung jawab untuk menempatkan kurikulum politik sejak dini," kata Boyke dalam Podcast Aksi Nyata dengan tema Stop Apatis! Generasi Milenial Harus Melek Politik, Minggu (24/4/2022).
Menurutnya, apabila pemerintah ingin generasi muda kedepannya menjadi regenerasi kepemimpinan nasional yang baik dan matang, Boyke merasa tanggung jawab moral paling utuh adalah di pemerintah.
"Sejak SMA harus diwajibkan kurikulum pembelajaran politik secara utuh. Kurikulum ini dapat membuat mereka memahami dan belajar konteks politik nasional dan luar negeri," tutur Boyke.
Ia mengungkapkan, dengan ketertarikan generasi muda pada dunia politik sejak dini maka nantinya saat menjadi mahasiswa mereka dapat semakin berkontribusi positif terhadap dunia politik dan pergerakan mahasiswa.
"Apabila e-sport yang tadinya disebut game biasa sekarang sudah masuk kurikulum, maka politik juga sudah selayaknya masuk dalam kurikulum pendidikan," pungkas Boyke Novrizon.
(maf)
tulis komentar anda