Pulihkan Ekonomi, Kemendagri Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Potensi Wisata di Sulut
Rabu, 20 April 2022 - 09:05 WIB
Penanganan ini perlu komitmen dan kesungguhan dari Pemda setempat agar angka stunting cepat menurun sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dalam pengelolaan Posyandu agar TP PKK dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD,” imbuh Fatoni.
Persoalan lainnya yang perlu diperhatikan, yakni terkait penanganan sampah. Fatoni menekankan, agar Pemda menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Tak hanya itu, Fatoni juga menekankan, dalam menyusun RKPD tahun 2023 Pemprov Sulut perlu memperhatikan sejumlah aspek, di antaranya menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan 2023 sesuai dengan kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026; penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19; serta segera menyempurnakan rancangan RKPD berdasarkan berita acara Musrenbang RKPD 2023.
Dirinya juga mengingatkan, agar Pemda melakukan percepatan realisasi pendapatan dan belanja. Ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Di lain sisi, dalam kesempatan itu, Fatoni mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan makro di Provinsi Sulut yang telah menunjukkan kondisi positif. Capaian itu termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu mencatatkan angka sebesar 4,16 persen, setelah sempat terkontraksi hingga 0,99%.
Apresiasi juga disampaikan karena adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tomohon. Keberadaan fasilitas ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan publik, kemudahan mengurus izin berusaha, serta meminimalkan potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Dalam pengelolaan Posyandu agar TP PKK dilibatkan dalam penanganan 10 Program Pokok PKK dan anggaran teralokasi secara memadai dalam APBD,” imbuh Fatoni.
Persoalan lainnya yang perlu diperhatikan, yakni terkait penanganan sampah. Fatoni menekankan, agar Pemda menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
Tak hanya itu, Fatoni juga menekankan, dalam menyusun RKPD tahun 2023 Pemprov Sulut perlu memperhatikan sejumlah aspek, di antaranya menjabarkan sasaran dan prioritas pembangunan 2023 sesuai dengan kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026; penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi menuju endemi Covid-19; serta segera menyempurnakan rancangan RKPD berdasarkan berita acara Musrenbang RKPD 2023.
Dirinya juga mengingatkan, agar Pemda melakukan percepatan realisasi pendapatan dan belanja. Ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Di lain sisi, dalam kesempatan itu, Fatoni mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan makro di Provinsi Sulut yang telah menunjukkan kondisi positif. Capaian itu termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang mampu mencatatkan angka sebesar 4,16 persen, setelah sempat terkontraksi hingga 0,99%.
Apresiasi juga disampaikan karena adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tomohon. Keberadaan fasilitas ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan publik, kemudahan mengurus izin berusaha, serta meminimalkan potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda