Buntut Kritik terhadap Luhut, MKD DPR Diminta Segera Panggil Masinton
Selasa, 19 April 2022 - 10:29 WIB
Politikus PDIP Masinton Pasaribu dilaporkan ke MKD DPR atas kritiknya terhadap Menko Marvest Luhut Pandjaitan. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Gara-gara kritiknya terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan , politikus PDIP Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Laporan disampaikan Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/4/2022) kemarin.
Alasan Risman dirinya elaporkan Masinton karena kritik yang disampaikan tidak beretika. Padahal, Luhut merupakan seorang pejabat negara yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.
"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak Luhur Binsar Panjaitan. Seharusnya, beliau (Masinton) tidak elok menyuarakan itu ke publik, apalagi menyerang secara frontal ke Pak Luhut yang sudah kita anggap sebagai orang tua juga," kata Risman.
Alasan Risman dirinya elaporkan Masinton karena kritik yang disampaikan tidak beretika. Padahal, Luhut merupakan seorang pejabat negara yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.
Dia mengakui jika posisi Masinton sebagai anggota dewan berhak untuk mengkritik pemerintah. Namun, hal itu tidak semestinya bisa dilakukan secara beretika. "Seharusnya bang masinton lebih arif lah karena dia kaum intelektual, mantan aktivis 98 dan seharusnya punya tata Krama dan etika," tuturnya.
Menurut Risman, kritik harus disampaikan melalui forum resmi. Sehingga, Luhut memiliki kesempatan menjawab berbagai kritik yang disampaikan. "Dia punya hak sebagai anggota DPR, dia bisa saja panggil Pak Luhut sebagai menko, melakukan RDP dan mendengarkan penjelasan dari Pak Luhut sendiri. Harusnya dia bisa buka ruang komunikasi," katanya
Risman mengatakan menyampaikan laporan terhadap Masinton sudah diterima MKD. Karena itu dia dia berharap MKD segera memanggil Masinton. "Kami minta MKD memanggil Bung Masinton untuk dimintai keterangan karena memang tidak elok lah. Kalau mau menegur atau mau mengkritik kan ada forumnya," kata dia.
Masinton memang memberikan pernyataan tajam terhadap Luhut terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden. Menurut dia, Presiden Jokowi sampai menjadi tameng atas tindakan anak buahnya. "Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," katanya, Senin (11/4/2022) menjelang demonstrasi Aliansi BEM Seluruh Indonnesia.
Karena itu, Masinton mendesak para menteri koordinator (menko) yang memainkan isu tersebut untuk muncul dan bertanggung jawab kepada mahasiswa yang hari itu berunjuk rasa. "Gagasan ini bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," ujarnya.
Dia mengajak masyarakat memaknai demonstrasi mahasiswa bukan untuk melawan pemerintah tetapi elite politik. "Aksi demonstarasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia," tutur Masinton.
Alasan Risman dirinya elaporkan Masinton karena kritik yang disampaikan tidak beretika. Padahal, Luhut merupakan seorang pejabat negara yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.
"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak Luhur Binsar Panjaitan. Seharusnya, beliau (Masinton) tidak elok menyuarakan itu ke publik, apalagi menyerang secara frontal ke Pak Luhut yang sudah kita anggap sebagai orang tua juga," kata Risman.
Alasan Risman dirinya elaporkan Masinton karena kritik yang disampaikan tidak beretika. Padahal, Luhut merupakan seorang pejabat negara yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan.
Dia mengakui jika posisi Masinton sebagai anggota dewan berhak untuk mengkritik pemerintah. Namun, hal itu tidak semestinya bisa dilakukan secara beretika. "Seharusnya bang masinton lebih arif lah karena dia kaum intelektual, mantan aktivis 98 dan seharusnya punya tata Krama dan etika," tuturnya.
Menurut Risman, kritik harus disampaikan melalui forum resmi. Sehingga, Luhut memiliki kesempatan menjawab berbagai kritik yang disampaikan. "Dia punya hak sebagai anggota DPR, dia bisa saja panggil Pak Luhut sebagai menko, melakukan RDP dan mendengarkan penjelasan dari Pak Luhut sendiri. Harusnya dia bisa buka ruang komunikasi," katanya
Risman mengatakan menyampaikan laporan terhadap Masinton sudah diterima MKD. Karena itu dia dia berharap MKD segera memanggil Masinton. "Kami minta MKD memanggil Bung Masinton untuk dimintai keterangan karena memang tidak elok lah. Kalau mau menegur atau mau mengkritik kan ada forumnya," kata dia.
Masinton memang memberikan pernyataan tajam terhadap Luhut terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden. Menurut dia, Presiden Jokowi sampai menjadi tameng atas tindakan anak buahnya. "Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," katanya, Senin (11/4/2022) menjelang demonstrasi Aliansi BEM Seluruh Indonnesia.
Karena itu, Masinton mendesak para menteri koordinator (menko) yang memainkan isu tersebut untuk muncul dan bertanggung jawab kepada mahasiswa yang hari itu berunjuk rasa. "Gagasan ini bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," ujarnya.
Dia mengajak masyarakat memaknai demonstrasi mahasiswa bukan untuk melawan pemerintah tetapi elite politik. "Aksi demonstarasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia," tutur Masinton.
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda