Masinton PDIP: Demo Mahasiswa untuk Lawan Elite Tua Rakus
loading...
Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta menko yang menggulirkan isu penundaan pemilu untuk muncul dan bertanggung jawab. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Presiden Jokowi kembali secara tegas dan gamblang menyampaikan tidak ada rencana agenda penundaan Pemilu 2024. Pun demikian halnya dengan perpanjangan periode masa jabatan presiden.
"Bahwa pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024," ujar anggota Komisi XI DPR RI itu kepada wartawan, Senin (11/4/2022).
Baca juga: Amien Rais soal Demo Mahasiswa Pagi Ini: Insya Allah Peristiwa Besar
Masinton juga menyampaikan, sikap dari Presiden Jokowi juga sebagai tanggung jawab terhadap isu perpanjangan masa presiden dan penundaan pemilu 2024 nanti. "Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," katanya.
Ia mendesak para menteri koordinator (menko) yang memainkan isu tersebut untuk muncul dan bertanggung jawab kepada mahasiswa yang hari berunjuk rasa. "Gagasan ini bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," ujarnya.
"Bahwa pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024," ujar anggota Komisi XI DPR RI itu kepada wartawan, Senin (11/4/2022).
Baca juga: Amien Rais soal Demo Mahasiswa Pagi Ini: Insya Allah Peristiwa Besar
Masinton juga menyampaikan, sikap dari Presiden Jokowi juga sebagai tanggung jawab terhadap isu perpanjangan masa presiden dan penundaan pemilu 2024 nanti. "Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," katanya.
Ia mendesak para menteri koordinator (menko) yang memainkan isu tersebut untuk muncul dan bertanggung jawab kepada mahasiswa yang hari berunjuk rasa. "Gagasan ini bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," ujarnya.
Lihat Juga :
