Masinton PDIP: Demo Mahasiswa untuk Lawan Elite Tua Rakus
loading...
Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta menko yang menggulirkan isu penundaan pemilu untuk muncul dan bertanggung jawab. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Presiden Jokowi kembali secara tegas dan gamblang menyampaikan tidak ada rencana agenda penundaan Pemilu 2024. Pun demikian halnya dengan perpanjangan periode masa jabatan presiden.
"Bahwa pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024," ujar anggota Komisi XI DPR RI itu kepada wartawan, Senin (11/4/2022).
Masinton juga menyampaikan, sikap dari Presiden Jokowi juga sebagai tanggung jawab terhadap isu perpanjangan masa presiden dan penundaan pemilu 2024 nanti. "Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," katanya.
Ia mendesak para menteri koordinator (menko) yang memainkan isu tersebut untuk muncul dan bertanggung jawab kepada mahasiswa yang hari berunjuk rasa. "Gagasan ini bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," ujarnya.
Masinton yang juga aktivis 98 ini menyampaikan, Presiden Jokowi yang saat ini sedang meluruskan isu tersebut, ia menyarankan para menteri yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu big data hoax agar mundur dari tugasnya.
"Aksi demonstarasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia," tutur Masinton.
Dia mengingatkan, gerakan Reformasi 1998 lalu merupakan sebuah pembatasan kekuasaan. Sebab tanpa pembatasan kekuasaan demokratis akan melahirkan sosok tirani dan oligarki kapitalis.
"Esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis)," katanya.
"Bahwa pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024," ujar anggota Komisi XI DPR RI itu kepada wartawan, Senin (11/4/2022).
Masinton juga menyampaikan, sikap dari Presiden Jokowi juga sebagai tanggung jawab terhadap isu perpanjangan masa presiden dan penundaan pemilu 2024 nanti. "Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," katanya.
Ia mendesak para menteri koordinator (menko) yang memainkan isu tersebut untuk muncul dan bertanggung jawab kepada mahasiswa yang hari berunjuk rasa. "Gagasan ini bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," ujarnya.
Masinton yang juga aktivis 98 ini menyampaikan, Presiden Jokowi yang saat ini sedang meluruskan isu tersebut, ia menyarankan para menteri yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu big data hoax agar mundur dari tugasnya.
"Aksi demonstarasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia," tutur Masinton.
Dia mengingatkan, gerakan Reformasi 1998 lalu merupakan sebuah pembatasan kekuasaan. Sebab tanpa pembatasan kekuasaan demokratis akan melahirkan sosok tirani dan oligarki kapitalis.
"Esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis)," katanya.
(muh)
Lihat Juga :
