Kemendikbud dan Kominfo Didesak Segera Benahi Jaringan Internet
Kamis, 18 Juni 2020 - 19:56 WIB
Komisi X DPR mendesak pemerintah serius membenahi permasalahan internet. Sebab, jaringan internet dibutuhkan untuk PJJ dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Jaringan internet adalah kunci di masa pandemi Covid-19 ini. Sebab, semua kegiatan saat ini bergeser dari tatap muka ke layar ponsel pintar dan komputer. Sektor pendidikan termasuk yang tertatih-tatih ketika “dipaksa” beradaptasi dengan teknologi informasi, gawai, serta aplikasi pembelajaran jarak jauh dan pertemuan daring. Di sisi lain, tak semua wilayah Nusantara terjangkau jaringan internet.
Komisi X DPR mendesak pemerintah serius membenahi permasalahan ini. Jaringan internet dibutuhkan untuk PJJ dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring. Yang terakhir, dengan situasi pandemi seperti saat ini menjadi sangat penting karena menghindarkan orang tua, calon siswa, dan pihak sekolah untuk saling berdekatan.
Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Jika tetap didiamkan masalah ini, daerah-daerah sudah terakses dan mampu memanfaatkan teknologi akan lebih maju. (Baca juga: Kemenkominfo Klaim 11.000 Desa Tertinggal Sudah Terjangkau Jaringan 4G)
Sebaliknya bagi daerah yang tidak terjangkau internet dan buta teknologi, akan membuat guru, orang tua, dan siswa semakin tertinggal. Penerapan PJJ ini justru menunjukan disparitas pendidikan antara orang kaya dan tidak mampu, serta daerah perkotaan dan pedesaan/pelosok. “Kita berharap dari Kominfo, apakah memberikan kuota gratis untuk dan memastikan tahun ini daerah bisa dapat akses internet. Ini yang belum kita denger dari kominfo padahal penting untuk efektivitas,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema Bagaimana Pendidikan Pasca Covid-19?, Kamis (18/6/2020).
Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah membenahi dan melakukan beberapa kebijakan. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang komunikasi. Kedua, peningkatan kapasitas guru secara digitak. Ketiga, sekolah harus lebih intensif berkomunikasi dengan orang tua. Di tengah pandemi Covid-19 bukan perkara mudah menyelesaikan semua masalah itu. Apalagi anggaran Kemendikbud dipotong sebesar Rp5 triliun untuk penanganan Covid-19. (Baca juga:Terkendala Internet, Guru di Konawe Keliling ke Rumah Siswa untuk Mengajar)
Komisi X, menurut Hetifah, sudah mendorong agar anggaran bisa tetap digunakan untuk dunia pendidikan yang terdampak Covid-19. Dia mengaku mendapatkan keluhan dari peguruan tinggi swasta yang kesulitan, serta banyak siswa dan mahasiswa yang membutuhkan dukungan keuangan. “Bagaimana menangani ujian yang dihadapi stakeholders, seperti guru, siswa, dan mahasiwa yang menuntut uang kuliah tunggal dihapus dan disubsidi. Kami menerima perguruan tinggi swasta yang kondisinya terpuruk. Saya agak khawatir jika tak ada dukungan akan menutup usaha dan bubar,” katanya.
Komisi X DPR mendesak pemerintah serius membenahi permasalahan ini. Jaringan internet dibutuhkan untuk PJJ dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) daring. Yang terakhir, dengan situasi pandemi seperti saat ini menjadi sangat penting karena menghindarkan orang tua, calon siswa, dan pihak sekolah untuk saling berdekatan.
Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Jika tetap didiamkan masalah ini, daerah-daerah sudah terakses dan mampu memanfaatkan teknologi akan lebih maju. (Baca juga: Kemenkominfo Klaim 11.000 Desa Tertinggal Sudah Terjangkau Jaringan 4G)
Sebaliknya bagi daerah yang tidak terjangkau internet dan buta teknologi, akan membuat guru, orang tua, dan siswa semakin tertinggal. Penerapan PJJ ini justru menunjukan disparitas pendidikan antara orang kaya dan tidak mampu, serta daerah perkotaan dan pedesaan/pelosok. “Kita berharap dari Kominfo, apakah memberikan kuota gratis untuk dan memastikan tahun ini daerah bisa dapat akses internet. Ini yang belum kita denger dari kominfo padahal penting untuk efektivitas,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema Bagaimana Pendidikan Pasca Covid-19?, Kamis (18/6/2020).
Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah membenahi dan melakukan beberapa kebijakan. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang komunikasi. Kedua, peningkatan kapasitas guru secara digitak. Ketiga, sekolah harus lebih intensif berkomunikasi dengan orang tua. Di tengah pandemi Covid-19 bukan perkara mudah menyelesaikan semua masalah itu. Apalagi anggaran Kemendikbud dipotong sebesar Rp5 triliun untuk penanganan Covid-19. (Baca juga:Terkendala Internet, Guru di Konawe Keliling ke Rumah Siswa untuk Mengajar)
Komisi X, menurut Hetifah, sudah mendorong agar anggaran bisa tetap digunakan untuk dunia pendidikan yang terdampak Covid-19. Dia mengaku mendapatkan keluhan dari peguruan tinggi swasta yang kesulitan, serta banyak siswa dan mahasiswa yang membutuhkan dukungan keuangan. “Bagaimana menangani ujian yang dihadapi stakeholders, seperti guru, siswa, dan mahasiwa yang menuntut uang kuliah tunggal dihapus dan disubsidi. Kami menerima perguruan tinggi swasta yang kondisinya terpuruk. Saya agak khawatir jika tak ada dukungan akan menutup usaha dan bubar,” katanya.
(cip)
tulis komentar anda