Alasan Mengapa Demo Mahasiswa 11 April 2022 Menyasar Istana, Ini Kata Pengamat Politik

"Memang belum tentu isu itu diminta oleh presiden. Tapi tidak mungkin itu tidak diketahui oleh presiden. Minimal itu diketahui oleh presiden. Lain misalkan itu pernyataan bupati atau gubernur," kata Pahrudin.

Selain pernyataan Bahlil, Pahrudin juga menyoroti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut menggaungkan hal yang sama. "Artinya sudah naik dari menteri yang investasi ke Menko. Ada hierarki menteri, naik statusnya. Strateginya luar biasa. Tidak mungkin tidak diketahui presiden. Kemudian datang lagi politisi parpol yang bagian dari koalisi pemerintah Muhaimin Iskandar Ketum PKB," ungkap Pahrudin.

Menurutnya, ketum parpol sangat intens berkomunikasi dengan presiden atau pemerintah. Kemudian muncul lagi Ketum PAN Zulkifli Hasan yang baru bergabung dengan koalisi pemerintah mendengungkan hal yang sama.

"Jadi tidak salah masyarakat menganggap ini wacana dari pemerintah. Ditambah lagi pernyataan Pak Luhut soal big data 100 juta lebih menyatakan publik ingin penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Pahrudin.

Baca juga: YLBHI: Revisi UU P3 Akal-akalan DPR Justifikasi UU Cipta Kerja