Demokrat Sebut Risiko Utang Pemerintahan Jokowi Sangat Mengkhawatirkan

"Utang yang di dominasi SBN mencapai 87,88%, memberikan keleluasan bagi pemerintah dalam penggunaannya, berimbas pada perencanaan penggunaan utang yang kurang matang dan penurunan transparansi. Sangat berbeda jika utang dalam bentuk pinjaman luar negeri jauh lebih rigid dibandingkan dengan SBN. Artinya, proyek yang akan dibiayai oleh utang tersebut akan terjamin keberhasilannya, karena melalui proses audit yang lebih detail," ungkap Marwan.

Dia menambahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis hasil pemeriksaannya yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, menyatakan bahwa kekhawatiran kesanggupan pemerintah dalam melunasi utang plus bunga yang terus membengkak sejak beberapa waktu terakhir. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator menunjukkan tingginya risiko utang dan beban bunga utang pemerintah.

"Berbagai risiko dan kekhawatiran peningkatan utang tentu harus menjadi catatan pemerintah agar tetap berhati-hati dan terukur dalam mengelola pembiayaan. Pemerintah harus mengupayakan agar belanja yang dibiayai oleh utang memiliki efek pengganda untuk mendorong pertumbuhan penerimaan melebihi kenaikan biaya utang."

"Pemerintahan periode mendatang akan menanggung beban utang pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun dengan tingkat bunga Rp500 triliun per tahun. Inilah kekhawatiran sesungguhnya rakyat Indonesia terhadap pemerintah saat ini," pungkasnya.