Mensos Paparkan Inovasi Pemberdayaan Kelompok Rentan di Kongres Kewirausahaan Global
Selasa, 29 Maret 2022 - 16:30 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir sebagai pembicara kunci pada Kongres Kewirausahaan Global (GEC), yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.
RIYADH - Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir sebagai pembicara kunci pada Kongres Kewirausahaan Global (GEC), yang digelar di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Dalam kesempatan tersebut, Mensos menjelaskan kepada peserta kongres berbagai upaya Pemerintah Indonesia mengembangkan program kewirausahaan untuk kelompok rentan terdampak pandemi.
Mensos Risma menyatakan, pandemi telah memukul semua sektor di tanah air, termasuk kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Untuk mendukung kelompok rentan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.
“Yaitu berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tathun 2021 nilai bantuan sekitar Rp105 triliun (atau US$ 7,5 juta),” kata Mensos dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3/2022). .
Selain itu, diberikan juga program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu. Pandemi juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orangtuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. “Untuk anak YAPI, pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka,” ujarnya.
Dalam upaya menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama dengan melihat luasnya wilayah tanah air yang terdiri dari 16.772 pulau. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.
“Pengelolaan Data menjadi prioritas pertama saya ketika ditugaskan di Kementerian Sosial, Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,” tutur Mensos.
Kemensos memulai melakukan verivali data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada awal 2021, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kemendagri. “Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali data yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan,” katanya.
Tantangan lainnya adalah respons terhadap korban bencana sejalan dengan berbagai bencana alam yang melanda mulai gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir bandang, dan letusan gunung berapi. Selain penanganan terhadap korban, Kemensos juga memodifikasi tenda untuk memastikan penanganan pengungsi menjaga kepatuhan terhadap protokol kesehatan. “Kemensos memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal kerja agar pengungsi tidak jatuh miskin, dan lebih jauh agar mereka bisa menjadi wirausahawan,” katanya.
Mensos Risma menyatakan, pandemi telah memukul semua sektor di tanah air, termasuk kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Untuk mendukung kelompok rentan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.
“Yaitu berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tathun 2021 nilai bantuan sekitar Rp105 triliun (atau US$ 7,5 juta),” kata Mensos dalam keterangan tertulis, Selasa (29/3/2022). .
Selain itu, diberikan juga program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu. Pandemi juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orangtuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. “Untuk anak YAPI, pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka,” ujarnya.
Dalam upaya menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama dengan melihat luasnya wilayah tanah air yang terdiri dari 16.772 pulau. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.
“Pengelolaan Data menjadi prioritas pertama saya ketika ditugaskan di Kementerian Sosial, Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,” tutur Mensos.
Kemensos memulai melakukan verivali data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada awal 2021, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kemendagri. “Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali data yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan,” katanya.
Tantangan lainnya adalah respons terhadap korban bencana sejalan dengan berbagai bencana alam yang melanda mulai gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir bandang, dan letusan gunung berapi. Selain penanganan terhadap korban, Kemensos juga memodifikasi tenda untuk memastikan penanganan pengungsi menjaga kepatuhan terhadap protokol kesehatan. “Kemensos memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal kerja agar pengungsi tidak jatuh miskin, dan lebih jauh agar mereka bisa menjadi wirausahawan,” katanya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda