Mahfud MD Batalkan Rakor Penundaan Pemilu 2024: Karena Menimbulkan Isu Liar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah batal digelar. Sebelumnya, dalam surat berkop Kemenko Polhukam itu, rapat akan digelar pada Senin (21/3/2022) di Balikpapan, Kalimantan Timur.Rencananya, acara itu akan mengundang KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan," ujar Mahfud, Minggu (20/3/2022).

Dia menuturkan, alasan pembatalan rapat adalah untuk mencegah isu liar berkembang luas di masyarakat. Padahal, kata Mahfud, acara itu untuk menjelaskan bahwa pemerintah tetap menginginkan Pemilu 2024 terlaksana. "Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap," katanya.



Menurut Mahfud, Pemilu akan tetap dilakukan pada 2024. Untuk perbedaan yang ada di lingkup partai politik (parpol), dia mempersilakan untuk dibahas di DPR. "Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan funsinya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, beredar undangan rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah. Rapat itu akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik. Dalam surat undangan terlihat mengundang Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Balikpapan.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Profesional Siapkan Pemilu 2024