Idham Azis Pensiun 6 Bulan Lagi, Ini Kriteria Ideal Kapolri Mendatang
Selasa, 16 Juni 2020 - 18:42 WIB
"Menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan negara," katanya.
Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.
"Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan," tuturnya.
Ketiga, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.
Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, kata dia, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. "Hal itu harus dipertahankan. Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," paparnya. (Baca juga: Kesederhanaan dan Ketegasan Jenderal Idham Azis Patut Diteladani Jajaran Polri )
Pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal, kata Boni, benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024 maka kepolisian haruslah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk merusak toleransi, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.
Keempat, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya, termasuk prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan sindikat perdagangan manusia.
Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.
"Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan," tuturnya.
Ketiga, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.
Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, kata dia, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. "Hal itu harus dipertahankan. Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," paparnya. (Baca juga: Kesederhanaan dan Ketegasan Jenderal Idham Azis Patut Diteladani Jajaran Polri )
Pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal, kata Boni, benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024 maka kepolisian haruslah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk merusak toleransi, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.
Keempat, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya, termasuk prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan sindikat perdagangan manusia.
Lihat Juga :