Idham Azis Pensiun 6 Bulan Lagi, Ini Kriteria Ideal Kapolri Mendatang
Selasa, 16 Juni 2020 - 18:42 WIB
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Foto/dok Kompolnas
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan pensiun sekitar enam bulan lagi. Kini, pertanyaan publik adalah siapa sosok yang layak menduduki kursi Kapolri mendatang.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, perlu ada kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum, terutama Kapolri.
Menurut Boni Hargen, sejak 2016, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, sejarah bangsa Indonesia menyaksikan gejolak sosial dan gejolak politik terjadi di ruang publik secara bersamaan.
"Gangguan keamanan entah terkait toleransi di tengah masyarakat, ancaman terorisme, ataupun gejolak politik elektoral benar-benar menguji kesabaran dan kekuatan institusi keamanan kita," ujar Boni Hargen, Selasa (16/6/2020).
Dalam praktik demokrasi yang belum begitu stabil seperti ini, kata Boni, negara harus kuat. Kuat tidak dalam pengertian otoriter. Tetapi kuat dalam pengertian tegas dalam menegakkan aturan hukum dan tahu dengan bijak kapan harus memakai kekuatan koersif dalam merespons ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang muncul dalam lingkungan strategis berbangsa dan bernegara.
Karena itu, Boni Hargen memiliki sejumlah kriteria bagi Kapolri baru pengganti Idham Azis. Pertama, sosok nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.
"Menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan negara," katanya.
Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.
"Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan," tuturnya.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, perlu ada kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum, terutama Kapolri.
Menurut Boni Hargen, sejak 2016, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, sejarah bangsa Indonesia menyaksikan gejolak sosial dan gejolak politik terjadi di ruang publik secara bersamaan.
"Gangguan keamanan entah terkait toleransi di tengah masyarakat, ancaman terorisme, ataupun gejolak politik elektoral benar-benar menguji kesabaran dan kekuatan institusi keamanan kita," ujar Boni Hargen, Selasa (16/6/2020).
Dalam praktik demokrasi yang belum begitu stabil seperti ini, kata Boni, negara harus kuat. Kuat tidak dalam pengertian otoriter. Tetapi kuat dalam pengertian tegas dalam menegakkan aturan hukum dan tahu dengan bijak kapan harus memakai kekuatan koersif dalam merespons ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang muncul dalam lingkungan strategis berbangsa dan bernegara.
Karena itu, Boni Hargen memiliki sejumlah kriteria bagi Kapolri baru pengganti Idham Azis. Pertama, sosok nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.
"Menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan negara," katanya.
Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.
"Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan," tuturnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda