Polemik Minyak Goreng, Ganjar: Kemendag Harus Gerak Cepat
Kamis, 17 Maret 2022 - 15:47 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong Kemendag untuk cepat mengambil tindakan agar harga dan distribusi minyak goreng benar-benar terkendali.
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Kementerian Perdagangan untuk cepat mengambil tindakan agar harga dan distribusi minyak goreng benar-benar terkendali. Menurutnya, Kementerian Perdagangan memegang kunci sehingga permasalahan minyak goreng bisa cepat diurai.
"Penting kiranya Kementerian Perdagangan harus cepat, tidak boleh lambat lagi, dan harus terkendali betul. Saya kira leadernya, leading sector-nya itu musti Kementerian Perdagangan karena dari tangan kementerian perdaganganlah sebenarnya ini bisa diurai dengan cepat," kata Ganjar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/3/2022).
Ganjar menjelaskan dukungan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengendalikan distribusi dan harga minyak tidak pernah kurang. Persoalan minyak goreng ini sudah berlangsung cukup lama sehingga kecepatan mengambil tindakan sangat diperlukan. Sebab hal ini dapat memengaruhi perekonomian.
"Kita di daerah siap mendukung itu. Tapi karena pabriknya tidak di sini, sistem distribusinya kami juga hanya mengikuti dari keputusan di sana (pusat), termasuk seluruh kebijakan minyak goreng ada di sana. Maka saya kira Menteri Perdagangan segera ambil tindakan, jangan terlambat," katanya.
"Penting kiranya Kementerian Perdagangan harus cepat, tidak boleh lambat lagi, dan harus terkendali betul. Saya kira leadernya, leading sector-nya itu musti Kementerian Perdagangan karena dari tangan kementerian perdaganganlah sebenarnya ini bisa diurai dengan cepat," kata Ganjar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (17/3/2022).
Ganjar menjelaskan dukungan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengendalikan distribusi dan harga minyak tidak pernah kurang. Persoalan minyak goreng ini sudah berlangsung cukup lama sehingga kecepatan mengambil tindakan sangat diperlukan. Sebab hal ini dapat memengaruhi perekonomian.
"Kita di daerah siap mendukung itu. Tapi karena pabriknya tidak di sini, sistem distribusinya kami juga hanya mengikuti dari keputusan di sana (pusat), termasuk seluruh kebijakan minyak goreng ada di sana. Maka saya kira Menteri Perdagangan segera ambil tindakan, jangan terlambat," katanya.
Lihat Juga :