Kualitas Pilkada Jangan Ditawar dengan Motif Ekonomi

Eks anggota KPU itu menyayangkan begitu ngotot-nya pemerintah untuk menggelar pilkada pada Desember mendatang. Padahal dari sisi kesiapan alat pelindung diri (APD) belum sepenuhnya tersedia bagi penyelenggara pemilu di daerah.

“Kalau tahapan pilkada itu tidak disiapkan dengan baik tanpa mempertimbangkan kehati-hatian dengan protokol kesehatan, bisa jadi wabah Covid-19 akan berjalan terus dan muncul klaster baru atau gelombang kedua,” imbuh dia.

Menurut Hadar, karena pandemi ini maka kampanye yang dilakukan nanti hanya ala kadarnya. Begitu juga antusiasme masyarakat memilih calon juga hanya sekedarnya.

Tak hanya itu, ada potensi pemanfaatan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 untuk mendompleng suara dan elektabilitas posisi petahana yang maju kembali dalam pilkada. Padahal, penyaluran bansos memang sudah menjadi tugas dari kepala daerah.

“Persoalannya, bagaimana untuk membedakan dan meneggakan hukum bagi mereka yang memanfaatkan situasi itu? Jadi itu potensi praktek menyimpang demi meraih suara dengan memanfatkan bansos pandemi,” celetuknya.