Kualitas Pilkada Jangan Ditawar dengan Motif Ekonomi

JAKARTA - Tahapan awal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah dimulai pada 15 Juni setelah tertunda hampir tiga bulan akibat pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan kontestasi itu dinilai masih sangat dipaksakan.

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menganggap penyelenggaraan itu makin berpotensi menyebabkan kualitas pilkada menurun. Terlebih lagi, ada kesan memanfaatkan agenda itu untuk menumbuhkan sektor ekonomi.



“Kualitas pilkada jangan diobral. Ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai gara-gara memaksakan, akhirnya malah mengesampingkan pentingnya kualitas penyelenggaraan pilkada yang baik,” kata Hadar dalam diskusi daring, Selasa (16/6/2020).

(Baca: Petahana Dilarang Mutasi Pejabat dan Tunggangi Bansos Covid-19)