Jadi Kekuatan Baru 2024, Koalisi Partai Nonparlemen Sehatkan Perpolitikan Indonesia
Senin, 14 Maret 2022 - 17:53 WIB
JAKARTA - Koalisi partai politik nonparlemen dinilai akan menjadi kekuatan luar biasa pada Pilpres 2024. Koalisi partai nonparlemen yang diinisiasi Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) yang meraih suara terbesar pada Pemilu 2019 dari seluruh partai nonparlemen juga dinilai mampu menjaga demokrasi tetap sehat di Indonesia.
"Jadi, kekuatannya (parpol nonparlemen) luar biasa, sangat mampu menjaga perpolitikan sehat di Indonesia," kata Pendiri lembaga survei KedaiKopi sekaligus Pengamat Politik Hendri Satrio di Jakarta, Senin (14/3/2022).
Dia menuturkan kekuatan politik parpol nonparlemen akan semakin moncer, apabila parpol nonparlemen melakukan komunikasi politik dengan DPD RI. "Apalagi kalau kemudian koalisi parpol nonparlemen ini berkomunikasi dengan DPD, misalnya. DPD dan DPR ada seperti garis putus-putus persaingannya, kalau kemudian bisa komunikasi dengan DPD ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa sekali," ujar Hendri.
Di samping itu, Hendri menuturkan partai politik nonparlemen pun bisa menjadi ruang aspirasi bagi rakyat yang merasa kecewa dengan parpol yang berada di parlemen saat ini. "Jangan lupa beberapa hal yang mungkin saja masyarakat kecewa dengan partai politik dengan parlemen itu, bisa disalurkan ke koalisi nonparlemen," ungkapnya.
Terkait dengan pencapresan, jika partai nonparlemen berkeinginan untuk menginisiasi dan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, tidak menjadi masalah dan tinggal bagaimana membangun komunikasi politik dengan partai politik di parlemen. "Kalau mengusung calon presiden sebetulnya tidak ada masalah hanya memang harus berkoalisi dengan partai yang ada di parlemen," ujarnya.
Tak lupa agar kekuatan politik parpol nonparlemen tidak goyah, Hendri berpesan untuk tetap menjaga soliditas. Soliditas harus terus dipupuk agar partai politik nonparlemen tidak pecah ketika dirayu partai politik di parlemen.
"Jadi harus bisa solid yang terpenting. Kalau memang ada partai politik nonparlemen yang ada memang berpotensi untuk menghilang di pertemuan berikutnya, ya harus mampu untuk dihilangkan beban itu jadi enggak perlu dipaksakan," tegasnya.
Sebelumnya, parpol-parpol nonparlemen yang meraih 13,6 juta suara pada Pemilu 2019 itu, nomor 2 terbesar setelah PDIP, telah melakukan pertemuan di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (23/2/2022).
Partai-partai tersebut, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Garuda dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Adapun, Partai Berkarya yang sedang menyelesaikan masalah internalnya menyatakan tetap bergabung dengan koalisi ini.
Dalam pertemuan itu, koalisi partai nonparlemen sepakat membentuk koalisi pencapresan, membentuk Sekretariat Bersama dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) terkait ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
"Jadi, kekuatannya (parpol nonparlemen) luar biasa, sangat mampu menjaga perpolitikan sehat di Indonesia," kata Pendiri lembaga survei KedaiKopi sekaligus Pengamat Politik Hendri Satrio di Jakarta, Senin (14/3/2022).
Dia menuturkan kekuatan politik parpol nonparlemen akan semakin moncer, apabila parpol nonparlemen melakukan komunikasi politik dengan DPD RI. "Apalagi kalau kemudian koalisi parpol nonparlemen ini berkomunikasi dengan DPD, misalnya. DPD dan DPR ada seperti garis putus-putus persaingannya, kalau kemudian bisa komunikasi dengan DPD ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa sekali," ujar Hendri.
Baca Juga
Di samping itu, Hendri menuturkan partai politik nonparlemen pun bisa menjadi ruang aspirasi bagi rakyat yang merasa kecewa dengan parpol yang berada di parlemen saat ini. "Jangan lupa beberapa hal yang mungkin saja masyarakat kecewa dengan partai politik dengan parlemen itu, bisa disalurkan ke koalisi nonparlemen," ungkapnya.
Terkait dengan pencapresan, jika partai nonparlemen berkeinginan untuk menginisiasi dan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, tidak menjadi masalah dan tinggal bagaimana membangun komunikasi politik dengan partai politik di parlemen. "Kalau mengusung calon presiden sebetulnya tidak ada masalah hanya memang harus berkoalisi dengan partai yang ada di parlemen," ujarnya.
Tak lupa agar kekuatan politik parpol nonparlemen tidak goyah, Hendri berpesan untuk tetap menjaga soliditas. Soliditas harus terus dipupuk agar partai politik nonparlemen tidak pecah ketika dirayu partai politik di parlemen.
"Jadi harus bisa solid yang terpenting. Kalau memang ada partai politik nonparlemen yang ada memang berpotensi untuk menghilang di pertemuan berikutnya, ya harus mampu untuk dihilangkan beban itu jadi enggak perlu dipaksakan," tegasnya.
Sebelumnya, parpol-parpol nonparlemen yang meraih 13,6 juta suara pada Pemilu 2019 itu, nomor 2 terbesar setelah PDIP, telah melakukan pertemuan di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (23/2/2022).
Partai-partai tersebut, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Garuda dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Adapun, Partai Berkarya yang sedang menyelesaikan masalah internalnya menyatakan tetap bergabung dengan koalisi ini.
Dalam pertemuan itu, koalisi partai nonparlemen sepakat membentuk koalisi pencapresan, membentuk Sekretariat Bersama dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) terkait ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
(rca)
Lihat Juga :
tulis komentar anda