Demokrat Minta Pemerintah Jalankan Kebijakan Pro Growth, Pro Poor, Pro Job

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mengatakan beberapa kritik membangun dalam pandangan tersebut, di antaranya perlunya perbaikan tata kelola hulu migas demi memenuhi asumsi lifting yang sering kali tidak tercapai, tingginya target penerimaan dalam bentuk rasio penerimaan pajak tahun 2021, dan perlunya kajian anggaran K/L non-esensial.

Dia melanjutkan bahwa jika defisit anggaran menembus angka 6% PDB dikhawatirkan akan menimbulkan krisis susulan dengan kondisi yang lebih berat dari krisis moneter 1998 dan krisis Subprime Mortgage di era SBY tahun 2008 lalu. Hal tersebut akan membebani rakyat, terutama mengingat proses pemulihan dari krisis 1998 memakan waktu lebih dari 5 tahun.

Dia juga mengingatkan pemerintah bahwa reformasi ekonomi untuk keluar dari Middle Income Trap membutuhkan investasi yang tinggi. Kebijakan penanganan MIT membutuhkan investasi manusia yang insentif dan memakan biaya yang cukup besar demi merubah perekonomian Indonesia dari resource-based economy menjadi knowledge-based economy. (Baca juga: Panduan Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19 Dikritik Komisi X DPR)

"Di tengah krisis COVID-19 ini, fokus kebijakan baiknya ada pada penyelamatan nyawa dan sektor perekonomian," pungkasnya.