Adian Napitupulu Pertanyakan Big Data Luhut Soal Rakyat Setuju Penundaan Pemilu 2024
Minggu, 13 Maret 2022 - 19:04 WIB
(Sekjen) Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu memberikan kritik soal big data yang dinarasikan sejumlah elite politik. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu memberikan kritik soal big data yang dinarasikan sejumlah elite politik. Adian mempertanyakan bagaimana metode yang menghasilkan sebagian besar rakyat setuju soal penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Adian mempertanyakan apakah masa perpanjangan jabatan presiden merupakan kehendak rakyat. Adian pun mempertanyakan metodologi apa yang dilakukan untuk menentukan hasil tersebut.
“Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survey atau analisa big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan?” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/3/2022).
Pasalnya, tambah Adian, apabila kehendak rakyat diukur dari suara berdasarkan kursi perwakilan rakyat maka penyerapan suaranya tidak memperlihatkan hasil serupa. Menurutnya dalam kursi parlemen sendiri partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total suara 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi.
“Kalau alat ukur kehendak Rakyat di cerminkan dari hasil survey maka LSI sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3% masyarakat menginginkan sebaliknya,” ungkapnya.
Adian bahkan menyinggung Ketua PKB Muhaimin dan Luhut Binsar Pandjaitan soal big data tersebut. Dalam keterangan mereka, disimpulkan bahwa 60% rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, sementara sisanya 40% menolak.
“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survey di paparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil big data di paparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik,” tuturnya.
Adian mempertanyakan apakah masa perpanjangan jabatan presiden merupakan kehendak rakyat. Adian pun mempertanyakan metodologi apa yang dilakukan untuk menentukan hasil tersebut.
“Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui survey atau analisa big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan?” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/3/2022).
Pasalnya, tambah Adian, apabila kehendak rakyat diukur dari suara berdasarkan kursi perwakilan rakyat maka penyerapan suaranya tidak memperlihatkan hasil serupa. Menurutnya dalam kursi parlemen sendiri partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total suara 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi.
Baca Juga
“Kalau alat ukur kehendak Rakyat di cerminkan dari hasil survey maka LSI sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3% masyarakat menginginkan sebaliknya,” ungkapnya.
Adian bahkan menyinggung Ketua PKB Muhaimin dan Luhut Binsar Pandjaitan soal big data tersebut. Dalam keterangan mereka, disimpulkan bahwa 60% rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, sementara sisanya 40% menolak.
“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survey di paparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil big data di paparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik,” tuturnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda