Ancaman Inflasi Imbas Invasi Rusia ke Ukraina
Senin, 07 Maret 2022 - 15:18 WIB
Selanjutnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang memanas turut menjadikan harga minyak mentah dunia mulai mendidih, yang akan berimplikasi langsung terhadap belanja subsidi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengingat Indonesia sebagai negara importir minyak.
Indonesia memiliki ketergantungan minyak cukup besar terhadap luar negeri, di antaranya 27% bahan bakar minyak (BBM) impor, bahan bakar bensin 56%, dan elpiji 85%. Pada APBN diasumsikan bahwa harga minyak acuan pada 2022 senilai USD63 per barel. Di sisi lain, saat ini tercatat bahwa minyak mentah jenis Brent dan jenis light sweet masing-masing menguat 2,43% dan 1,97% sepanjang pekan. Kini harga minyak mentah dunia Brent sudah menembus di atas USD100 per barrel yang mendorong kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) sebesar USD1.550 per ton dan harga batubara di atas USD350 per ton.
Kenaikan harga minyak secara terus-menerus akibat perang Rusia-Ukraina menjadi sangat dilematis karena secara langsung dapat memicu terjadinya inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Adapun kenaikan harga komoditas dunia: CPO, batubara, serta gas akan mendorong perbaikan pada penerimaan negara.
Di lain sisi, kenaikan harga minyak memicu kenaikan harga barang lain. Diprediksikan harga komoditas lain juga akan mengikuti seperti daging akan naik hingga 0,07%, ekstraksi (gas dan listrik) 0,19%, pangan 0,05%, makanan olahan 0,08%, serta transportasi dan komunikasi 0,1%. Karena itu, pengendalian inflasi mutlak diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi kontribusi konsumsi pada pertumbuhan PDB mencapai 58%.
Menjaga Kestabilan Ekonomi Dalam Negeri
Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global yang kian meningkat akibat perubahan geopolitik saat ini, Indonesia tetap harus menjaga optimisme dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Karena itu, pemerintah perlu terus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga dengan baik hingga akhir tahun.
Kenaikan harga minyak dan ancaman terjadinya inflasi dapat diatasi dengan antisipasi kenaikan biaya logistik. Di tengah semakin melonjaknya harga minyak global, Indonesia diharapkan dapat tetap menjaga penyaluran subsidi energi, meskipun di sisi lain beban subsidi energi dalam APBN mengalami lonjakan. Pada Januari 2022 subsidi energi telah mencapai Rp10,2 triliun. Angka tersebut empat kali lipat lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,3 triliun.
Selain itu, sebagai pemegang Presidensi G-20, Indonesia perlu aktif menjaga stabilitas perekonomian dunia. Pemerintah, melalui G-20, dapat mendorong kerja sama seluruh negara serta menyuarakan ajakan perdamaian untuk mencegah peperangan kian luas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjembatani perbedaan kepentingan AS, NATO, dan Rusia di Ukraina. Berkaitan dengan konflik tersebut, Indonesia harus bergerak cepat dengan melakukan pendekatan ke negara-negara anggota G-20 untuk bersama-sama mencegah peperangan agar tidak meluas serta mendorong realisasi kerja sama yang sudah disepakati.
Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton, tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta sehingga perekonomian dapat turut terjaga. Semoga.
Indonesia memiliki ketergantungan minyak cukup besar terhadap luar negeri, di antaranya 27% bahan bakar minyak (BBM) impor, bahan bakar bensin 56%, dan elpiji 85%. Pada APBN diasumsikan bahwa harga minyak acuan pada 2022 senilai USD63 per barel. Di sisi lain, saat ini tercatat bahwa minyak mentah jenis Brent dan jenis light sweet masing-masing menguat 2,43% dan 1,97% sepanjang pekan. Kini harga minyak mentah dunia Brent sudah menembus di atas USD100 per barrel yang mendorong kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) sebesar USD1.550 per ton dan harga batubara di atas USD350 per ton.
Kenaikan harga minyak secara terus-menerus akibat perang Rusia-Ukraina menjadi sangat dilematis karena secara langsung dapat memicu terjadinya inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Adapun kenaikan harga komoditas dunia: CPO, batubara, serta gas akan mendorong perbaikan pada penerimaan negara.
Di lain sisi, kenaikan harga minyak memicu kenaikan harga barang lain. Diprediksikan harga komoditas lain juga akan mengikuti seperti daging akan naik hingga 0,07%, ekstraksi (gas dan listrik) 0,19%, pangan 0,05%, makanan olahan 0,08%, serta transportasi dan komunikasi 0,1%. Karena itu, pengendalian inflasi mutlak diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi kontribusi konsumsi pada pertumbuhan PDB mencapai 58%.
Menjaga Kestabilan Ekonomi Dalam Negeri
Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global yang kian meningkat akibat perubahan geopolitik saat ini, Indonesia tetap harus menjaga optimisme dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Karena itu, pemerintah perlu terus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga dengan baik hingga akhir tahun.
Kenaikan harga minyak dan ancaman terjadinya inflasi dapat diatasi dengan antisipasi kenaikan biaya logistik. Di tengah semakin melonjaknya harga minyak global, Indonesia diharapkan dapat tetap menjaga penyaluran subsidi energi, meskipun di sisi lain beban subsidi energi dalam APBN mengalami lonjakan. Pada Januari 2022 subsidi energi telah mencapai Rp10,2 triliun. Angka tersebut empat kali lipat lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,3 triliun.
Selain itu, sebagai pemegang Presidensi G-20, Indonesia perlu aktif menjaga stabilitas perekonomian dunia. Pemerintah, melalui G-20, dapat mendorong kerja sama seluruh negara serta menyuarakan ajakan perdamaian untuk mencegah peperangan kian luas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjembatani perbedaan kepentingan AS, NATO, dan Rusia di Ukraina. Berkaitan dengan konflik tersebut, Indonesia harus bergerak cepat dengan melakukan pendekatan ke negara-negara anggota G-20 untuk bersama-sama mencegah peperangan agar tidak meluas serta mendorong realisasi kerja sama yang sudah disepakati.
Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton, tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta sehingga perekonomian dapat turut terjaga. Semoga.
(ynt)
tulis komentar anda