Mahfud MD Bilang Banyak Aset Koruptor di Luar Negeri, KPK Janji Kejar
Minggu, 06 Maret 2022 - 11:17 WIB
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan KPK bakal mengejar aset para koruptor yang hingga kini masih berada di luar negeri. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa banyak aset para koruptor yang berada di luar negeri. Mahfud menyebut aset itu sengaja disimpan para koruptor di luar negeri untuk kebutuhan komersial.
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berjanji bakal mengejar aset para koruptor yang hingga kini masih berada di luar negeri. Aset-aset itu nantinya akan disita dan dikembalikan ke negara. KPK memastikan bakal menjangkau aset-aset koruptor meskipun berada di luar negeri.
"Untuk itu pencarian aset para tersangka dilakukan di mana pun berada, termasuk tentu di luar negeri, jika memang ada data dan informasi dugaan keberadaan kepemilikan para pelaku dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Minggu (6/3/2022).
Menurut Ali, upaya penyitaan terhadap aset hasil korupsi di luar negeri tidak sulit bagi KPK. KPK, kata Ali, punya banyak jaringan dengan otoritas penegak hukum di negara lain untuk menarik harta pihak tertentu jika terbukti dibeli dari hasil korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berjanji bakal mengejar aset para koruptor yang hingga kini masih berada di luar negeri. Aset-aset itu nantinya akan disita dan dikembalikan ke negara. KPK memastikan bakal menjangkau aset-aset koruptor meskipun berada di luar negeri.
"Untuk itu pencarian aset para tersangka dilakukan di mana pun berada, termasuk tentu di luar negeri, jika memang ada data dan informasi dugaan keberadaan kepemilikan para pelaku dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Minggu (6/3/2022).
Menurut Ali, upaya penyitaan terhadap aset hasil korupsi di luar negeri tidak sulit bagi KPK. KPK, kata Ali, punya banyak jaringan dengan otoritas penegak hukum di negara lain untuk menarik harta pihak tertentu jika terbukti dibeli dari hasil korupsi.
Lihat Juga :