MUI Palu Haramkan Penimbunan Minyak Goreng
Sabtu, 05 Maret 2022 - 09:34 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, mengharamkan tindakan penimbunan minyak goreng. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, mengharamkan tindakan penimbunan minyak goreng . Sebab tindakan tersebut menyulitkan warga mendapatkan komoditas tersebut di pasaran dan tak lupa menyesalkan penimbunan minyak goreng oleh oknum distributor.
Baca juga: Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Minyak Goreng di Jawa Timur
"Kalau ditinjau dari aspek hukum Islam, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi komoditas itu menjadi kebutuhan pokok, maka perbuatan itu hukumnya haram atau dilarang agama," kata Ketua MUI Kota Palu, Prof Zainal Abidin dikutip dalam laman resmi MUI, Sabtu,(5/3/2022).
Zainal mengatakan, penimbunan minyak goreng itu akan memicu lonjakan harga di pasaran karena permintaan konsumen meningkat. Sehingga, apa yang dilakukan oknum distributor itu sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat.
Kemudian, MUI juga memiliki kewajiban dalam urusan perdagangan barangkarena organisasi yang melibatkan para ulama itu memiliki legitimasi dalammenentukan suatu produk makanan dan minuman haram atau halal.
"Kami mengimbau pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di dunia perdagangan, jangan melakukan praktik-praktik ini. Tentu dampaknya merugikan orang banyak, karena perbuatan semacam itu adalah bagian dari dosa," jelasnya.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Palu ini juga meminta aparat penegak hukum, melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, karena perbuatan itu adalah tercela yang membuat situasi perekonomian daerah bisa menjadi buruk.
"MUI tidak merestui tindakan-tindakan semacam itu dan apa yang dilakukan oknum tertentu merupakan perilaku buruk. Kami juga menaruh apresiasi apa yang telah dilakukan Satuan Tugas Pangan (Polri) yang telah membongkar praktik penimbunan minyak goreng," tutupnya.
Baca juga: Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Minyak Goreng di Jawa Timur
"Kalau ditinjau dari aspek hukum Islam, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi komoditas itu menjadi kebutuhan pokok, maka perbuatan itu hukumnya haram atau dilarang agama," kata Ketua MUI Kota Palu, Prof Zainal Abidin dikutip dalam laman resmi MUI, Sabtu,(5/3/2022).
Zainal mengatakan, penimbunan minyak goreng itu akan memicu lonjakan harga di pasaran karena permintaan konsumen meningkat. Sehingga, apa yang dilakukan oknum distributor itu sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat.
Kemudian, MUI juga memiliki kewajiban dalam urusan perdagangan barangkarena organisasi yang melibatkan para ulama itu memiliki legitimasi dalammenentukan suatu produk makanan dan minuman haram atau halal.
"Kami mengimbau pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di dunia perdagangan, jangan melakukan praktik-praktik ini. Tentu dampaknya merugikan orang banyak, karena perbuatan semacam itu adalah bagian dari dosa," jelasnya.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Palu ini juga meminta aparat penegak hukum, melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, karena perbuatan itu adalah tercela yang membuat situasi perekonomian daerah bisa menjadi buruk.
"MUI tidak merestui tindakan-tindakan semacam itu dan apa yang dilakukan oknum tertentu merupakan perilaku buruk. Kami juga menaruh apresiasi apa yang telah dilakukan Satuan Tugas Pangan (Polri) yang telah membongkar praktik penimbunan minyak goreng," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda