Survei Capres 2024, Pengamat: Kans Anies Baswedan Lebih Menjual
Jum'at, 04 Maret 2022 - 21:05 WIB
Sejumlah survei hampir selalu memunculkan tiga nama terkuat yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Menhan Prabowo Subianto. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Simulasi atau skenario survei para bakal calon presiden ( capres ) di Pilpres 2024 dilakukan oleh sejumlah lembaga survei beberapa waktu terakhir. Dalam sejumlah survei itu hampir selalu memunculkan tiga nama terkuat yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca Juga: Anies
Baca juga: Survei Sebut Ungguli Anies Baswedan dan Prabowo, Elektabilitas Ganjar Belum Aman
Terkait sejumlah hasil skenario kontestasi head to head di Pilpres 2024 tersebut, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, melihat peluang kompetisi dua nama justru akan terjadi pada Anies-Prabowo.
"Anies memang terlihat trennya lebih bagus ke depannya ketimbang Prabowo, kalau misalnya tidak ada calon lain, head to head Anies versus Prabowo. Tetapi kans Anies lebih menjual dan lebih punya peluang memenangkan kontestasi elektoral," ujar Pangi Syarwi saat dikonfirmasi, Jumat (4/3/2022).
Terkait nama-nama kepala daerah yang mendominasi potret pilihan publik sebagai calon presiden (capres), Pangi menyebutkan, saat ini memang publik lebih mudah menandai calon pemimpin dari yang terlihat riil dan konkret.
"Saya melihat publik lebih mudah menilai kinerja kepala daerah, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, riil dan lebih kongkret dibandingkan ketua partai dan menteri. Kerjanya lebih bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Oleh karenanya lanjut Pangi, Anies, Ganjar, dan Prabowo sama-sama masih punya panggung untuk terus menggelembungkan rating elektoralnya dari sekarang. Meski Pangi menilai ada kemungkinan elektabilitas menurun ketika sudah tidak punya jabatan lagi, sehingga tak lagi menjadi sorotan dan perbincangan publik.
"Perilaku pemilih masih tetap lebih melihat kinerja prestasi dan itu harus mudah diketahui publik atau masyarakat terkait apa yang mereka kerjakan. Sehingga, kerja kepala daerah adalah kerja elektoral," ujar Pangi.
Setiap prestasi, capaian dan keberhasilannya sebagai kepala daerah, sambung Pangi, secara otomatis menjadi bonus elektoral untuk modal pilpres. Bonus elektoral itu bisa berupa peningkatan popularitas, tingkat disukai, tingkat penerimaan (akseptabilitas), hingga keterpilihan (elektabilitas).
"Jadi pilpres itu sebetulnya hanya bonus, yang dilihat publik apa yang mereka bisa lakukan, apa bukti kinerjanya. Sehingga masyarakat bisa yakin untuk memilihnya," tutupnya.
Baca Juga: Anies
Baca juga: Survei Sebut Ungguli Anies Baswedan dan Prabowo, Elektabilitas Ganjar Belum Aman
Terkait sejumlah hasil skenario kontestasi head to head di Pilpres 2024 tersebut, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, melihat peluang kompetisi dua nama justru akan terjadi pada Anies-Prabowo.
"Anies memang terlihat trennya lebih bagus ke depannya ketimbang Prabowo, kalau misalnya tidak ada calon lain, head to head Anies versus Prabowo. Tetapi kans Anies lebih menjual dan lebih punya peluang memenangkan kontestasi elektoral," ujar Pangi Syarwi saat dikonfirmasi, Jumat (4/3/2022).
Terkait nama-nama kepala daerah yang mendominasi potret pilihan publik sebagai calon presiden (capres), Pangi menyebutkan, saat ini memang publik lebih mudah menandai calon pemimpin dari yang terlihat riil dan konkret.
"Saya melihat publik lebih mudah menilai kinerja kepala daerah, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, riil dan lebih kongkret dibandingkan ketua partai dan menteri. Kerjanya lebih bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
Oleh karenanya lanjut Pangi, Anies, Ganjar, dan Prabowo sama-sama masih punya panggung untuk terus menggelembungkan rating elektoralnya dari sekarang. Meski Pangi menilai ada kemungkinan elektabilitas menurun ketika sudah tidak punya jabatan lagi, sehingga tak lagi menjadi sorotan dan perbincangan publik.
"Perilaku pemilih masih tetap lebih melihat kinerja prestasi dan itu harus mudah diketahui publik atau masyarakat terkait apa yang mereka kerjakan. Sehingga, kerja kepala daerah adalah kerja elektoral," ujar Pangi.
Setiap prestasi, capaian dan keberhasilannya sebagai kepala daerah, sambung Pangi, secara otomatis menjadi bonus elektoral untuk modal pilpres. Bonus elektoral itu bisa berupa peningkatan popularitas, tingkat disukai, tingkat penerimaan (akseptabilitas), hingga keterpilihan (elektabilitas).
"Jadi pilpres itu sebetulnya hanya bonus, yang dilihat publik apa yang mereka bisa lakukan, apa bukti kinerjanya. Sehingga masyarakat bisa yakin untuk memilihnya," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda