Kiprah Politik TGB yang Tak Pernah Padam
Jum'at, 04 Maret 2022 - 14:09 WIB
JAKARTA - Muhammad Zainul Majdi atau lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) menjadi sosok sentral dalam seleksi calon anggota legislatif (caleg) Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ). Dia berharap berbagai terobosan yang dilakukan Perindo bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan menghasilkan figur terbaik di kancah perpolitikan nasional.
Di masa depan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar seluruh aspirasi dan mengelola dinamika geopolitik regional dan global. Untuk itu, setiap elemen bangsa bisa berperan mewujudkannya melalui partai politik.
Dalam satu dekade terakhir, kepemimpinan Indonesia diwarnai ide-ide dari sosok kepala daerah yang kreatif dan inovatif dalam membangun dan menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi (TI) untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Setelah memberikan legacy, tak sedikit yang akhirnya dilabeli atau akhirnya berkarir di level nasional.
Baca juga: Melejit! Pendaftar Konvensi Rakyat Partai Perindo Tembus 800 Orang, TGB: Relawan Jokowi Ikut Daftar
Situasi seperti ini jarang terjadi masa lalu. Karir mereka biasanya selesai setelah tak lagi menjabat sebagai bupati, wali kota, atau gubernur. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sedikit contoh pemimpin yang merangkak karirnya wilayah tingkat II hingga menjadi orang nomor wahid di Bumi Pertiwi.
Sederet nama kepala daerah lain yang moncer, antara lain, Anies Rasyid Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indra Parawansa.
Ada yang sudah purnatugas tapi kini berkarir di pusat, yakni Tri Rismaharini dan TGB. Risma, sapaan akrab mantan Wali Kota Surabaya itu, kini menjadi menteri sosial.
Sama seperti Risma, kiprah TGB politiknya tak berhenti selepas purnatugas sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (TGB). Kini, dia menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Perindo.
TGB menjelaskan, dua alasan kenapa menerima amanah sebagai Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Perindo. Pertama, konvensi rakyat ini sebagai terobosan dalam menjaring caleg yang lebih inklusif. Metode ini berbeda dengan kebiasaan partai politik (parpol) selama ini di mana caleg ini diutamakan berasal dari internal terlebih dahulu.
Di masa depan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mendengar seluruh aspirasi dan mengelola dinamika geopolitik regional dan global. Untuk itu, setiap elemen bangsa bisa berperan mewujudkannya melalui partai politik.
Dalam satu dekade terakhir, kepemimpinan Indonesia diwarnai ide-ide dari sosok kepala daerah yang kreatif dan inovatif dalam membangun dan menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi (TI) untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Setelah memberikan legacy, tak sedikit yang akhirnya dilabeli atau akhirnya berkarir di level nasional.
Baca juga: Melejit! Pendaftar Konvensi Rakyat Partai Perindo Tembus 800 Orang, TGB: Relawan Jokowi Ikut Daftar
Situasi seperti ini jarang terjadi masa lalu. Karir mereka biasanya selesai setelah tak lagi menjabat sebagai bupati, wali kota, atau gubernur. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sedikit contoh pemimpin yang merangkak karirnya wilayah tingkat II hingga menjadi orang nomor wahid di Bumi Pertiwi.
Sederet nama kepala daerah lain yang moncer, antara lain, Anies Rasyid Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indra Parawansa.
Ada yang sudah purnatugas tapi kini berkarir di pusat, yakni Tri Rismaharini dan TGB. Risma, sapaan akrab mantan Wali Kota Surabaya itu, kini menjadi menteri sosial.
Sama seperti Risma, kiprah TGB politiknya tak berhenti selepas purnatugas sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (TGB). Kini, dia menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Perindo.
TGB menjelaskan, dua alasan kenapa menerima amanah sebagai Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Perindo. Pertama, konvensi rakyat ini sebagai terobosan dalam menjaring caleg yang lebih inklusif. Metode ini berbeda dengan kebiasaan partai politik (parpol) selama ini di mana caleg ini diutamakan berasal dari internal terlebih dahulu.
Lihat Juga :
tulis komentar anda