Taat Konstitusi, Hasto: PDIP Tolak Penundaan Pemilu
Jum'at, 04 Maret 2022 - 08:42 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto/Ist
JAKARTA - Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam menjalankan perintah Konstitusi tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei. Selain itu, melihat Konstitusi tidak hanya teksnya, namun konteks dan suasana kebatinannya.
Baca Juga: PDIP
Baca juga: Jokowi Dinilai Lambat Tolak Penundaan Pemilu, Indikasi Ada Komunikasi Terputus
"Ada atau tidak survei sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting," ujar Hasto Kristiyanto.
Hasto menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui Pemilu, di mana rakyat berdaulat. Sehingga periodesasi lima tahunan jadi kultur demokrasi. Ditambahkannya, dalam praktik penyelenggaraan negara maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.
Dia pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi ditentukan dari aspek keberlanjutan yang diangkat dari aspek kebijakan.
Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan, mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.
"Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," jelas Hasto.
"Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN," ungkap Hasto.
Baca Juga: PDIP
Baca juga: Jokowi Dinilai Lambat Tolak Penundaan Pemilu, Indikasi Ada Komunikasi Terputus
"Ada atau tidak survei sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting," ujar Hasto Kristiyanto.
Hasto menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui Pemilu, di mana rakyat berdaulat. Sehingga periodesasi lima tahunan jadi kultur demokrasi. Ditambahkannya, dalam praktik penyelenggaraan negara maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.
Dia pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi ditentukan dari aspek keberlanjutan yang diangkat dari aspek kebijakan.
Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan, mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.
"Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," jelas Hasto.
"Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN," ungkap Hasto.
tulis komentar anda