Sikap Tegas Jokowi Tolak Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Akan Akhiri Polemik
Jum'at, 04 Maret 2022 - 08:21 WIB
Kemunculan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan publik untuk memastikan dirinya menolak wacana penundaan Pemilu, dinilai akan menghentikan polemik ini. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kemunculan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di hadapan publik untuk memastikan dirinya menolak wacana penundaan Pemilu, dinilai akan menghentikan polemik ini. Hal tersebut dikatakan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.
Baca Juga: Jokowi
Baca juga: Jokowi Dinilai Lambat Tolak Penundaan Pemilu, Indikasi Ada Komunikasi Terputus
Dia meminta, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak boleh diam apalagi sampai melakukan pembiaran bola liar wacana tersebut. Karena jika hal itu terjadi, maka hal ini bisa saja akan menjadi dasar publik berpikir, bahwa wacana ini atas sepengetahuan dan sesuai kehendaknya sendiri.
"Kami percaya tidak demikian. Karenanya, Pak Jokowi segera bersuara dan mengambil tindakan yang dipandang perlu," ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Indonesia, Margarito Kamis mengungkapkan wacana penundaan Pemilu 2024 oleh para elite politik di Indonesia adalah hal yang tidak berdasar.
Margarito mengatakan, hal tersebut sebenarnya tidak akan jadi masalah apapun jika hanya sebatas wacana dan usulan. Namun jika ini sudah dibawa ke ranah hukum, hukumlah yang akan menilai.
"Pokoknya ini kalau cuman sekadar ngomong sih enggak apa-apa. Nah kalau sudah mulai serius, mereka akan berhadapan dengan masalah-masalah hukum," ujar Margarito kepada MPI, Kamis (3/3/2022).
Baca Juga: Jokowi
Baca juga: Jokowi Dinilai Lambat Tolak Penundaan Pemilu, Indikasi Ada Komunikasi Terputus
Dia meminta, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak boleh diam apalagi sampai melakukan pembiaran bola liar wacana tersebut. Karena jika hal itu terjadi, maka hal ini bisa saja akan menjadi dasar publik berpikir, bahwa wacana ini atas sepengetahuan dan sesuai kehendaknya sendiri.
"Kami percaya tidak demikian. Karenanya, Pak Jokowi segera bersuara dan mengambil tindakan yang dipandang perlu," ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Indonesia, Margarito Kamis mengungkapkan wacana penundaan Pemilu 2024 oleh para elite politik di Indonesia adalah hal yang tidak berdasar.
Margarito mengatakan, hal tersebut sebenarnya tidak akan jadi masalah apapun jika hanya sebatas wacana dan usulan. Namun jika ini sudah dibawa ke ranah hukum, hukumlah yang akan menilai.
"Pokoknya ini kalau cuman sekadar ngomong sih enggak apa-apa. Nah kalau sudah mulai serius, mereka akan berhadapan dengan masalah-masalah hukum," ujar Margarito kepada MPI, Kamis (3/3/2022).
(maf)
tulis komentar anda