Isu Penundaan Pemilu 2024, Presiden Diminta Jangan Diam
Kamis, 03 Maret 2022 - 08:16 WIB
Ahmad Khoirul Umam menyatakan, sejak awal operasi politik wacana penundaan Pemilu 2024 ini dijalankan dengan strategi cek ombak atau testing the water. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Managing Director of Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menyatakan, sejak awal operasi politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024 ini dijalankan dengan strategi cek ombak atau 'testing the water'.
Sebaliknya menurut Umam, operator lapangan akan mengendur saat dukungan politik tidak terkonsolidasi. Namun begitu, operasi politik semacam ini benar-benar harus diantisipasi secara serius, karena kekuatan ekonomi-politik 'predatorik' yang mendorong wacana ini bisa bergerak secara cepat, terstruktur dan sistematis.
"Hal itu terbukti dalam proses politik legislasi yang serba tidak transparan dalam pengesahan UU Minerba, UU KPK, dan UU Cipta Kerja, dan UU IKN, yang semua seolah begitu mudah diseret ke dalam ruang gelap kekuasaan," ungkapnya.
Lebih lanjut Umam menilai, yang perlu dipertanyakan adalah, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diam dan mendiamkan proses politik ini berkembang. Sehingga wajar publik mempertanyakan komitmen demokrasi Presiden.
Di sisi lain, kata Direktur Eksekutif Indostrategic ini, publik juga patut menduga bahwa aktor operasi politik ini nampak ada di lingkaran kekuasaan, di mana elite PAN telah menyebut nama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang mengorkestrasi operasi politik dan berusaha mengesankan arsitektur politik yang mengarah seperti era Orde Baru tersebut.
"Dengan mengatasnamakan restu Presiden, yang bersangkutan bisa menyuruh-nyuruh para ketua umum partai politik dan mengubahnya sebagai pion-pion kepentingan ekonomi-politik oligarki di belakang semua ini," ucapnya.
Oleh karena itu menurut Umam, jadi apakah 'operasi politik' penundaan pemilu ini akan berlanjut atau tidak, semua itu tergantung pada komitmen partai-partai yang telah bersikap tegas menolak wacana tersebut.
"Di sini, saya mengapresiasi konsistensi dan kesamaan pandangan PDIP dan Partai Demokrat sebagai 2 partai yang pernah menjadi partai penguasa, yang memilih disiplin menjaga aturan konstitusi, ketimbang ingin mengubah-ubah aturan sesuai keinginan dan kepentingan ekonomi-politik masing-masing," pungkasnya.
Sebaliknya menurut Umam, operator lapangan akan mengendur saat dukungan politik tidak terkonsolidasi. Namun begitu, operasi politik semacam ini benar-benar harus diantisipasi secara serius, karena kekuatan ekonomi-politik 'predatorik' yang mendorong wacana ini bisa bergerak secara cepat, terstruktur dan sistematis.
"Hal itu terbukti dalam proses politik legislasi yang serba tidak transparan dalam pengesahan UU Minerba, UU KPK, dan UU Cipta Kerja, dan UU IKN, yang semua seolah begitu mudah diseret ke dalam ruang gelap kekuasaan," ungkapnya.
Lebih lanjut Umam menilai, yang perlu dipertanyakan adalah, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diam dan mendiamkan proses politik ini berkembang. Sehingga wajar publik mempertanyakan komitmen demokrasi Presiden.
Di sisi lain, kata Direktur Eksekutif Indostrategic ini, publik juga patut menduga bahwa aktor operasi politik ini nampak ada di lingkaran kekuasaan, di mana elite PAN telah menyebut nama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang mengorkestrasi operasi politik dan berusaha mengesankan arsitektur politik yang mengarah seperti era Orde Baru tersebut.
"Dengan mengatasnamakan restu Presiden, yang bersangkutan bisa menyuruh-nyuruh para ketua umum partai politik dan mengubahnya sebagai pion-pion kepentingan ekonomi-politik oligarki di belakang semua ini," ucapnya.
Oleh karena itu menurut Umam, jadi apakah 'operasi politik' penundaan pemilu ini akan berlanjut atau tidak, semua itu tergantung pada komitmen partai-partai yang telah bersikap tegas menolak wacana tersebut.
"Di sini, saya mengapresiasi konsistensi dan kesamaan pandangan PDIP dan Partai Demokrat sebagai 2 partai yang pernah menjadi partai penguasa, yang memilih disiplin menjaga aturan konstitusi, ketimbang ingin mengubah-ubah aturan sesuai keinginan dan kepentingan ekonomi-politik masing-masing," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda