Dipecat Demokrat, Politikus yang Persoalkan Kepengurusan AHY Ini Protes
Senin, 15 Juni 2020 - 12:55 WIB
Subur dkk menganggap Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu 15 Maret 2020 itu dianggapnya bodong.
Sehingga, keputusan Kongres V Partai Demokrat yang memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara aklamasi dianggap tidak sah.
Subur juga sepat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin 8 Juni 2020.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB itu digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Subur mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai belum disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Kemarin di kantor Beliau (Luhut-red) Kemenko Maritim di Thamrin, sekitar pukul 15.00 WIB. Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkumham tidak terbit," ujar Subur Sembiring kepada SINDOnews, Selasa 9 Juni 2020.
Sehingga, keputusan Kongres V Partai Demokrat yang memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara aklamasi dianggap tidak sah.
Subur juga sepat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin 8 Juni 2020.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB itu digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Subur mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai belum disahkannya kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Kemarin di kantor Beliau (Luhut-red) Kemenko Maritim di Thamrin, sekitar pukul 15.00 WIB. Yang dibahas tentang keadaan internal Partai Demokrat, sampai hari ini SK Menkumham tidak terbit," ujar Subur Sembiring kepada SINDOnews, Selasa 9 Juni 2020.
(dam)
tulis komentar anda