Argumen Pemilu 2024 Diundur Tak Sejalan dengan Derasnya Penolakan Publik
Sabtu, 26 Februari 2022 - 19:36 WIB
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menegaskan bahwa argumentasi yang dipakai sejumlah pihak pengusul Pemilu 2024 diundur merupakan hal yang tak logis. Foto/MPI
JAKARTA - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menegaskan bahwa argumentasi yang dipakai sejumlah pihak pengusul Pemilu 2024 diundur merupakan hal yang tak logis. Seperti halnya, menjadikan hasil survei tentang kepuasan publik terhadap Presiden yang dijadikan tolak ukurnya.
Jika argumen itu yang digunakan, Arya pun menyinggung soal survei opini publik seperti yang dilakukan Indikator Politik. Di mana, ia mengutip pada September 2021 dan Desember 2021 itu justru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau di atas 70% masyarakat itu tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden atau masyarakat tetap menginginkan jabatan presiden itu maksimal hanya 5 tahun dan bisa dipilih sekali lagi di periode selanjutnya. Baca juga: Jokowi Diminta Bersikap Tegas Hentikan Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pada saat yang sama, kata dia, Indikator juga melakukan survei terhadap kelompok elite seperti akademisi, wartawan, pengamat kebijakan, hingga civil society.
"Itu justru penolakan kelompok elite tersebut terhadap wacana perpanjangan masa jabatan itu justru lebih tinggi lagi sekitar 90 atau 93 persen kelompok elite menolak perpanjangan masa jabatan," ujar Arya dalam dukusi publik bertajuk 'Tolak Penundaan Pemilu 2024' yang digelar secara daring, Sabtu (26/2/2022).
Jika argumen itu yang digunakan, Arya pun menyinggung soal survei opini publik seperti yang dilakukan Indikator Politik. Di mana, ia mengutip pada September 2021 dan Desember 2021 itu justru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau di atas 70% masyarakat itu tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden atau masyarakat tetap menginginkan jabatan presiden itu maksimal hanya 5 tahun dan bisa dipilih sekali lagi di periode selanjutnya. Baca juga: Jokowi Diminta Bersikap Tegas Hentikan Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Pada saat yang sama, kata dia, Indikator juga melakukan survei terhadap kelompok elite seperti akademisi, wartawan, pengamat kebijakan, hingga civil society.
"Itu justru penolakan kelompok elite tersebut terhadap wacana perpanjangan masa jabatan itu justru lebih tinggi lagi sekitar 90 atau 93 persen kelompok elite menolak perpanjangan masa jabatan," ujar Arya dalam dukusi publik bertajuk 'Tolak Penundaan Pemilu 2024' yang digelar secara daring, Sabtu (26/2/2022).
Lihat Juga :