Kepala Otorita IKN Bisa Dirangkap Menteri, Ini Bocoran Calonnya
Senin, 21 Februari 2022 - 05:53 WIB
Namun, Awiek menjelaskan, wakil kepala otorita harus dari luar kementerian. Sehingga, diserahkan kepada Presiden apakah mau menunjuk salah satu menterinya untuk merangkap jabatan, atau memilih di luar kementerian.
"Namun hal itu tergantung pilihan dari presiden apakah menunjuk kepala badan ororitas IKN atau menunjuk salah satu menteri untk merangkap kepala badan otirita IKN," terang Sekretaris Fraksi PPP ini.
Menurut Awiek, jika melihat ketentuan dalam UU IKN, peluang tersebut menjadi sangat terbuka. Ketua DPP PPP ini pun memberikan bocoran mengenai sejumlah menteri yang memiliki peluang dipilih Presiden untuk menjabat posisi kepala otorita.
"Siapa menteri yang dimaksud? Semuanya tergantung keputusan Presiden. Bisa Mendagri (Tito Karnavian), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa), dan Menko Polhukam (Mahfud MD) atau menteri yang ditunjuk," ungkapnya.
Namun, Awiek menambahkan, Presiden diberikan waktu dua bulan setelah UU tersebut diundangkan, untuk memilih kepala otorita IKN."Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3,Presiden memiliki waktu 2 bulan utk mengangkat Kepala Badan Otorita IKN untuk pertama kali," ucapnya.
"Namun hal itu tergantung pilihan dari presiden apakah menunjuk kepala badan ororitas IKN atau menunjuk salah satu menteri untk merangkap kepala badan otirita IKN," terang Sekretaris Fraksi PPP ini.
Menurut Awiek, jika melihat ketentuan dalam UU IKN, peluang tersebut menjadi sangat terbuka. Ketua DPP PPP ini pun memberikan bocoran mengenai sejumlah menteri yang memiliki peluang dipilih Presiden untuk menjabat posisi kepala otorita.
"Siapa menteri yang dimaksud? Semuanya tergantung keputusan Presiden. Bisa Mendagri (Tito Karnavian), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa), dan Menko Polhukam (Mahfud MD) atau menteri yang ditunjuk," ungkapnya.
Namun, Awiek menambahkan, Presiden diberikan waktu dua bulan setelah UU tersebut diundangkan, untuk memilih kepala otorita IKN."Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3,Presiden memiliki waktu 2 bulan utk mengangkat Kepala Badan Otorita IKN untuk pertama kali," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :