Fahri Hamzah Sebut Pemilu 2024 Suram, Kok Bisa?
Kamis, 03 Februari 2022 - 14:18 WIB
"Sekarang ini partai politik menjadi kekuatan bisnis. Pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pemasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya," ujarnya.
Untuk itu, kata Fahri, agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, perlu adanya ikhtiar untuk memperbaikinya supaya pemilu menjadi representasi rakyat dan daerah. Di antaranya usulan penghapusan treshold (ambang batas) untuk pilpres maupun parlemen dan menghilangkan oligarki di parpol.
Baca juga: Effendi Gazali Sebut Presidential Threshold 20% Hilang Kalau Oligarki Pecah Kongsi
"Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjennya tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya," tegas Fahri.
Fahri pun berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini. "Nggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat," saran legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Untuk itu, kata Fahri, agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, perlu adanya ikhtiar untuk memperbaikinya supaya pemilu menjadi representasi rakyat dan daerah. Di antaranya usulan penghapusan treshold (ambang batas) untuk pilpres maupun parlemen dan menghilangkan oligarki di parpol.
Baca juga: Effendi Gazali Sebut Presidential Threshold 20% Hilang Kalau Oligarki Pecah Kongsi
"Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjennya tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya," tegas Fahri.
Fahri pun berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini. "Nggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat," saran legislator asal Nusa Tenggara Barat ini.
Lihat Juga :